Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat internal dengan sejumlah kepala lembaga negara untuk membahas indeks persepsi korupsi (IPK) Indonesia yang menurun pada 2022. Jokowi terkejut dengan poin IPK Indonesia yang menurun di angka 34.

Hadir dalam rapat itu Menko Polhukam Mahfud MD, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Jaksa Agung ST Burhanuddin, dan Ketua KPK Firli Bahuri.

"Baru saja Presiden memimpin pertemuan intern tentang pemberantasan korupsi di mana yang tadi diundang dalam pertemuan itu Menko Polhukam, Jaksa Agung RI, Kapolri, dan Ketua KPK. Khusus untuk menanggapi turunnya skor indeks persepsi korupsi CPI, yang agak mengejutkan karena dari 38 ke 34," kata Menko Polhukam Mahfud MD usai pertemuan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (6/2).

Mahfud mengatakan, pemerintah menghargai hasil skor IKP yang diungkap Transparency International Indonesia (TII). Kata dia, pemerintah segera melakukan perbaikan dan Presiden Jokowi bakal memberi arahan khusus.

"Nah kita akan melakukan langkah-langkah yang nanti dalam dua atau tiga hari ke depan nanti akan dipanggil lagi oleh presiden, kami berempat, untuk presiden menyampaikan arahan-arahan tentang apa yang akan kita lakukan," ujar Mahfud.

Meski begitu, Mahfud mengatakan di sektor tertentu skor Indonesia naik termasuk demokratisasi dan penegakan hukum. Namun, ia menyadari masih ada kekurangan perihal perizinan dan kemudahan berinvestasi.

"Di bidang-bidang tertentu justru kita naik, demokratisasi naik, penegakan hukum dan keadilan naik, tetapi di sektor-sektor tertentu misalnya perizinan, kemudahan berinvestasi kemudian adanya kekhawatiran dari investor tentang kepastian hukum, macam-macam, memang itu mempengaruhi agak turun. Kalau penegakan hukum, pemberantasan korupsi, demokrasi itu naik meskipun kecil," tuturnya.

TII merilis corruption perception index (CPI) atau IKP Indonesia yang merosot 4 poin menjadi 34 pada 2022. Skor ini membuat Indonesia berada di posisi ke 110, atau turun 14 peringkat dari tahun sebelumnya, di tingkat 96.