Jokowi: Pencabutan PPKM Bukan Untuk Gagah-gagahan
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut, pencabutan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) bukanlah untuk gagah-gagahan semata. Dia menyatakan, dicabutnya PPKM karena angka Covid-19 sudah bisa dikendalikan.
"Pada akhir tahun 2022 kemarin telah kita cabut PPKM, bukan untuk gagah-gagahan, tapi memang kajian selama 10 bulan terakhir angka-angka menunjukkan bahwa kita bisa mengendalikan Covid-19," kata Jokowi di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (2/23).
Menurutnya, tingkat keterisian rumah sakit dan angka kematian karena Covid-19 di RI sudah di bawah standar organisasi kesehatan dunia atau WHO. Sehingga, Jokowi memutuskan untuk mencabut PPKM.
"Angka BOR (Bed Occupancy Rate), positivity rate kita, semuanya, angka kematian semuanya di bawah standar WHO, sehingga kemarin kita putuskan akhir tahun PPKM dicabut," jelasnya.
Kepala Negara berharap, pencabutan PPKM bisa mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia lebih baik.
"Dan ini semoga bisa nanti mendorong mentrigger ekonomi kita tumbuh lebih baik di tahun 2022," kata Mantan Wali Kota Solo itu.
PPKM Dicabut
Presiden Jokowi resmi mencabut PPKM pada 30 Desember 2022. Ada sejumlah alasannya. Di antaranya laju penularan Covid-19 melandai.
Data 27 Desember 2022, positivity rate Covid-19 nasional mingguan hanya 3,35 persen. Standar aman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, positivity rate Covid-19 maksimal 5 persen.
Selain itu, keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 atau Bed Occupation Rate (BOR) berada di angka 4,79 persen. Kemudian, kematian akibat Covid-19 tercatat hanya 2,39 persen. Sementara, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia saat ini berstatus PPKM level 1.
“Kita ini mengkaji sudah lebih dari 10 bulan dan (pencabutan PPKM) lewat pertimbangan-pertimbangan yang berdasarkan angka-angka,” tegas Jokowi dalam konferensi pers, Jumat (30/12).
Juru Bicara Kementerian Kesehatan Mohammad Syahril mengungkap alasan lain pencabutan PPKM. Menurutnya, 98,5 persen masyarakat Indonesia sudah memiliki antibodi terhadap Covid-19. Sero survei dilakukan untuk melihat jumlah populasi penduduk di Indonesia yang sudah memiliki antibodi terhadap virus Corona.
Syahril juga menyebut, dalam 10 bulan terakhir laju penularan Covid-19 melambat. Bahkan, penambahan kasus Covid-19 harian konsisten di bawah 1.000.
(mdk/tin)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi Kucurkan Bantuan Pangan: Hampir Semua Negara Gagal Panen, Harga Beras Naik
Jokowi selalu menekankan kepada para petani agar meningkatkan produktivitas padi.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca SelengkapnyaBertemu Presiden JAPINDA, Jokowi Apresiasi Bantuan Promosi Kerja Sama Ekonomi
Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi.
Baca SelengkapnyaJokowi: Pemilu Harus Menggembirakan, Bukan Meresahkan dan Menakutkan
Jokowi menegaskan persatuan dan keutuhan bangsa Indonesia harus terus dijaga di tengah tahun politik 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Isi Pembicaraan dengan Presiden Filipina, Termasuk Soal Pertahanan
Jokowi menyebut tiga bidang kerja sama yang akan diperkuat oleh kedua negara.
Baca SelengkapnyaPrabowo Janjikan Pertumbuhkan Ekonomi 8 Persen Jika Jadi Presiden Selanjutnya
Untuk mencapai Indonesia emas tahun 2045, mulai tahun 2025 dibutuhkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di angka 6 persen hingga 7 persen.
Baca SelengkapnyaJokowi: Harga Beras Turun Saya Dimarahi Petani, Kalau Naik Dimarahi Ibu-ibu
Jokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnya