Jokowi Minta Ridwan Kamil Tentukan Lokasi Relokasi Warga Korban Longsor Sukajaya
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau warga korban banjir dan longsor di Desa Sukajaya, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Jokowi pun meminta Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Bupati Bogor Ade Yasin segera menentukan lokasi relokasi bagi para korban bencana.
"Tadi saya sampaikan agar nanti Bu Bupati dan Pak Gubernur menentukan lokasi secepatnya," katanya di Sukajaya, Bogor, Jawa Barat, Senin (3/2).
Dia menambahkan, pemerintah bakal turun tangan jika lahan yang akan digunakan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN). Dia minta lokasi relokasi segera dipilih.
"Kalau memang itu memakai lahan PTPN itu bagian dari pemerintah pusat. Perintahkan kepada Menteri BUMN agar segera diberikan. Secepat-cepatnya," ucapnya.
Mantan Wali Kota Solo itu menambahkan, pembangunan infrastruktur akan segera dikebut bila lahan relokasi sudah siap. Kementerian PUPR sudah siap membangun rumah-rumah untuk warga korban bencana yang direlokasi.
"Begitu land clearing, PU masuk. Secepatnya. Kita sudah siap. Hanya tinggal penentuan lokasi di gubernur dan bupati," tandas Jokowi.
Targetkan Relokasi Korban Banjir Bandang & Longsor Rampung Sebelum Puasa
Bupati Bogor, Ade Yasin menargetkan hunian tetap bagi warga korban dan terdampak bencana, rampung sebelum Ramadan yang jatuh pada Mei 2020 mendatang.
"Demi kenyamanan masyarakat. Hunian sementara yang layak jadi prioritas kami dan pembangunan hunian tetap ditarget selesai sebelum bulan puasa," katanya, Senin (3/2).
Masa tanggap darurat bencana di Kabupaten Bogor telah berakhir pada 31 Januari 2020, sekaligus menandai dimulainya perbaikan infrastruktur, relokasi warga dan revegetasi.
"Kami akan pasang sistem peringatan dini, normalisasi sungai, penghijauan lahan serta edukasi untuk meningkatkan kapasitas desa tangguh bencana," ujarnya.
Hingga hari terakhir masa tanggap darurat bencana, tercatat 14.010 warga harus mengungsi karena rumahnya hancur diterjang longsor dan banjir maupun karena berada di lokasi rawan dan terancam bencana susulan.
Pengungsi paling banyak berasal dari Kecamatan Sukajaya yang mencapai 9.926 jiwa. Di kecamatan ini, rumah rusak ringan tercatat 842 unit, rusak sedang 1.986 unit dan rusak berat 955 unit.
Secara keseluruhan, bencana yang terjadi awal tahun 2020 ini, paling parah terjadi di empat kecamatan, yakni Jasinga, Cigudeg, Nanggung dan Sukajaya. Keseluruhan pengungsi pun berasal dari empat kecamatan tersebut.
Untuk relokasi, membutuhkan luasan lahan total mencapai 81,7 hektare untuk merelokasi 4.051 rumah warga. Namun, relokasi hanya dilakukan untuk warga yang tinggal di Nanggung, Cigudeg dan Sukajaya.
"Kalau di Jasinga cenderung hanya kemarin terkena banjir bandang saja. Tapi kalau tiga kecamatan lainnya memang perlu direlokasi. Karena rawan longsor," kata Ade Yasin.
Pemerintah menyiapkan 15 titik relokasi di yang seluruhnya berada di wilayah Kecamatan Cigudeg. Yakni lima lokasi di lahan milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII seluas 20,48 hektare, kemudian lahan perusahaan bukan PTPN seluas 59,5 hektare dan dua lokasi di lahan milik warga seluas 1,72 hektare.
"Kebutuhan anggaran untuk relokasi sekitar Rp416 miliar. Kalau estimasi kerugian akibat bencana karena rumah rusak, infrastruktur rusak dan sarana prasarana lainnya kerugiannya sekitar Rp1,16 triliun," kata dia.
(mdk/fik)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah berencana untuk berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Baca SelengkapnyaJokowi menuturkan, Bendungan Lolak, memiliki kapasitas 16 juta meter kubik dan dapat mengairi area pertanian seluas 2.200 hektare.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pembangunan IPAL Losari Terpusat Makassar menghabiskan Rp1,2 triliun dari APBN tahun 2019-2023, APBD, dan ADB
Baca SelengkapnyaAHY mengaku diperintahkan Presiden Jokowi untuk menangani persoalan lahan dengan pendekatan yang baik.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, semua tahapan pascapilpes 2024 sudah selesai. Termasuk putusan MK yang harus dihormati.
Baca SelengkapnyaJokowi ingin memastikan tanggul jebol yang menjadi penyebab banjir di Demak sudah diperbaiki dan ditangani dengan baik.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN menilai kebijakan Presiden Jokowi menaikkan tunjangan pegawai Bawaslu terkesan dipaksakan.
Baca SelengkapnyaKabarnya, AHY akan menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.
Baca Selengkapnya