Jokowi minta pengacaranya tindaklanjuti kasus Obor Rakyat
Merdeka.com - Alexander Lay dan Todung Mulya Lubis telah menemui Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Transisi Menteng Jakarta Pusat. Kuasa hukum Jokowi-JK itu membahas mengenai perkembangan kasus Obor Rakyat.
"Itu urusan Obor Rakyat menanyakan ke saya dan besok mau ditindaklanjuti," kata Jokowi, Rabu (24/9).
Sejauh ini Jokowi mengaku belum pernah mendapatkan panggilan dari Mabes Polri. "Dipanggil saja belum," ujarnya.
Dalam kasus Obor Rakyat, polisi sudah menetapkan dua orang sebagai tersangka. Kedua orang itu adalah Pemred Tabloid Obor Rakyat Setyardi Budiono dan penulisnya, Darmawan Sepriyossa.
Tabloid Obor Rakyat ini sebelumnya disebar di berbagai wilayah di Jawa Tengah dan Jawa Barat. Isi tabloid ini propaganda dan menyudutkan Jokowi sebagai capres.
Tak terima dengan isi tabloid itu, tim hukum Jokowi-JK melaporkan ke Mabes Polri. Setelah dilakukan penyelidikan, dua orang ditetapkan sebagai tersangka.
(mdk/has)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaSelain tak mau menyebut nama Kapolri dan Panglima TNI, Jokowi enggan berbicara soal angka.
Baca SelengkapnyaJokowi mengaku tak mudah bagi pemerintah mengelola pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya mebcapai 270 juta orang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Bantuan tersebut sebagai upaya menghadapi kenaikan harga beras.
Baca SelengkapnyaJokowi Makan Bersama Prabowo, Sekjen PDIP: Ganjar Berpihak Rakyat, Bukan Oligarki
Baca SelengkapnyaNetralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca SelengkapnyaUsulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca Selengkapnya"Saya ingin menyampaikan ucapan terima masih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca Selengkapnya