Merdeka.com - Presiden Joko Widodo alias Jokowi menugaskan menterinya memberi kemudahan untuk kelompok usaha perhutanan sosial mendapatkan permodalan terutama kredit usaha rakyat (KUR). Arahan tersebut seiring diserahkannya surat keputusan 2.929 perhutanan sosial di seluruh Tanah Air seluas 3.442.000 ha.

"Pak Menteri Koperasi dan UKM juga ada, ini agar juga dibantu karena ini menyangkut sebuah luas lahannya yang sangat besar sekali. Kalau yang di dekat pedesaan juga sama Pak Mendes bisa kita dorong juga ini agar juga bisa menggunakan dana desa untuk hal-hal menguntungkan bagi desa itu," kata Jokowi saat memberikan SK di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (7/1).

Misalnya untuk KUR pemerintah, Jokowi berharap anggarannya ditambah menjadi Rp190 triliun, dan bunganya diturunkan menjadi 6 persen pertahun.

"Ini mestinya ini kalau untuk urusan permodalan ini menurut saya sangat visible, sangat memungkinkan," ungkap Jokowi.

Jokowi juga berpesan agar kelompok usaha tersebut bisa diberikan pendampingan terkait masalah mengelola manajemen dan teknologi. Sehingga bisa mandiri untuk mengelola bisnis.

"Saya kira kalau cara-cara ini dilakukan kita akan bisa memetik keuntungan besarnya pada suatu waktu titik nanti," ungkap Jokowi.

Karena itulah, dia berharap ada terobosan kebijakan yang terkonsolidasi dan terintegrasi antar kementerian pusat, provinsi dan kabupaten kota. Sehingga program perhutanan sosial memberikan dampak signifikan kepada pemerataan ekonomi.

"Pada keadilan ekonomi rakyat kita tanpa mengganggu fungsi hutan dan ekosistemnya. hutannya bisa dipelihara tapi keuntungannya bisa didapatkan oleh rakyat," kata Jokowi.

Sebelumnya diketahui Jokowi telah memberikan 35 Surat Keputusan (SK) Hutan Adat, 2.929 SK Hutan Sosial dan 58 SK Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA) Se-Indonesia. Pemberian SK tersebut dilakukan melalui virtual di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (7/1).

"Hari ini, diserahkan 2.929 SK perhutanan sosial di seluruh Tanah Air, di seluruh Indonesia. Luasnya 3442 juta hektare yang Insya Allah akan bermanfaat bagi 651 ribu KK. Selain itu diserahkan juga 35 SK hutan adat seluas 37.500 hektare dan 58 SK TORA seluas 72 ribu hektare di 17 provinsi," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan kepada penerima agar lahan yang sudah disahkan untuk digunakan sebagai kegiatan yang produktif. Dikembangkan menjadi ladang perekonomian untuk masyarakat.

"Saya tidak ingin, ini sudah berkali-kali disampaikan, saya tidak ingin hanya sekedar membagi-bagikan SK. Ini akan saya ikuti, akan saya cek terus, untuk memastikan bahwa lahan ini betul-betul dipakai untuk kegiatan produktif, tidak diterlantarkan, tetapi terus dikembangkan, sehingga memiliki manfaat yang besar bagi ekonomi kita, bagi ekonomi masyarakat," ungkap Jokowi.