Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Jokowi Minta Komite Penanganan Covid-19 Selesaikan Rencana Vaksinasi Dalam 2 Pekan

Jokowi Minta Komite Penanganan Covid-19 Selesaikan Rencana Vaksinasi Dalam 2 Pekan Calon Vaksin buatan Gamaleya Research Institute of Epidemiology and Microbiology Rusia. ©REUTERS/HO-The Russian Direct Investment Fund (RDIF)/aa.

Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar rencana vaksinasi direncanakan secara detail. Dia memberi target dua minggu pada Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional sudah merampungkan perencanaan tersebut.

"Saya minta dalam dua minggu ini sudah ada perencanaan yang detil, kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yg melakukan, siapa yang divaksin pertama," ungkap Jokowi saat memberikan arahan saat rapat terbatas terkait Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional melalui siaran teleconference, Senin (28/9).

Dia menegaskan rencana vaksinasi harus terencana dengan baik. Sehingga pelaksanaan di lapangan berjalan dengan lancar.

"Semuanya harus terencana dengan baik sehingga saat vaksin ada itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan," jelas Jokowi.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto, mengatakan penyuntikan vaksin akan dibagi ke beberapa kelompok masyarakat berdasarkan skala prioritas dimulai dari aparatur negara pada tahap satu, dua dan tiga.

Lalu setelah itu kembali dipesan 86 juta untuk disuntikkan kepada mereka yang berada di usia produktif, kelompok komorbid, peserta BPJS dan penerima bantuan iuran.

Semua jadwal pelaksanaan sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan dan akan disampaikan langsung oleh Terawan sebagai menterinya.

"Selanjutnya mengenai timeline juga sudah disiapkan oleh Kementerian Kesehatan tapi tentu perlu akan dilaporkan oleh Pak Menkes," kata Airlangga mengakhiri.

(mdk/lia)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Jokowi Tetapkan Hari Pemungutan Suara Pemilu 2024 pada 14 Februari Jadi Libur Nasional

Tujuannya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya.

Baca Selengkapnya
Jokowi Lantik Anggota Komisi Kejaksaan Periode 2024-2028, Berikut Daftar Namanya

Jokowi Lantik Anggota Komisi Kejaksaan Periode 2024-2028, Berikut Daftar Namanya

Jokowi melantik anggota Komisi Kejaksaan periode 2024-2028 di Istana Negara, Rabu (21/2/2024).

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jokowi Ngaku Sering Diajak Kaesang Keliling Daerah

Jokowi Ngaku Sering Diajak Kaesang Keliling Daerah

Kemudian, Jokowi bicara mengenai ketentuan Undang-undang Pemilu yang lagi ramai baru baru ini.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu

Jokowi Jawab Tudingan Kecurangan Pemilu 2024: Laporkan ke Bawaslu

Jokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca Selengkapnya
VIDEO: Jokowi Perintahkan Semua Menteri Waspada, Singgung Kedatangan Presiden Baru

VIDEO: Jokowi Perintahkan Semua Menteri Waspada, Singgung Kedatangan Presiden Baru

Presiden Jokowi memerintahkan semua menteri waspada jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bantah Kabar Ingin Bertemu Megawati: Belum Ada

Jokowi Bantah Kabar Ingin Bertemu Megawati: Belum Ada

Jokowi mengaku belum ada rencana pertemuan dengan Megawati.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Kalau Ikuti Rutinitas, Sertifikat Tanah di Indonesia Baru Selesai 160 Tahun

Jokowi: Kalau Ikuti Rutinitas, Sertifikat Tanah di Indonesia Baru Selesai 160 Tahun

Jokowi menyimpulkan lambatnya penerbitan sertifikat tanah jadi penyebab banyaknya kasus sengketa tanah.

Baca Selengkapnya