Jokowi Minta Jaksa Agung hingga KPK Kawal Program PEN
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan saat ini pandemi Covid-19 buat ekonomi nasional berdampak. Sebab itu Mantan Wali Kota Solo tersebut mengingatkan agar program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dilakukan dengan hati-hati dan transparan.
"Saya ingatkan program pemulihan ekonomi harus dilakukan secara hati-hati, transparan, akuntable, mampu mencegah terjadinya moral hazard. Ini penting sekali," kata Jokowi saat menggelar rapat terbatas terkait Penetapan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan Perubahan Postur APBN Tahun 2020 melalui siaran telekonference di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (3/6).
Jokowi juga meminta agar pemangku kebijakan bisa mendampingi dan mengawasi terkait pemulihan program ekonomi. Tidak hanya itu, dia juga meminta agar KPK bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan.
"Saya minta pada Jaksa Agung, BPKP, LKPP dari awal sudah melakukan pendampingan, dan jika diperlukan KPK bisa dilibatkan untuk memperkuat sistem pencegahan," tegas Jokowi.
Gerak Cepat Agar Tidak Merosot
Jokowi menjelaskan saat ini Indonesia alami tantangan besar terkait pemulihan ekonomi nasional. Sebab itu, Jokowi meminta kepada jajarannya agar segera mengeksekusi dengan cepat.
"Tantangan kita terbesar saat ini bagaimana menyiapkan pemulihan ekonomi yang tepat, dieksekusi dengan cepat, dengan kecepatan, agar laju pertumbuhan ekonomi negara kita kita tidak terkoreksi lebih dalam lagi," kata Jokowi.
Jokowi menjelaskan saat ini tugas utama adalah mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot. Presiden pun tidak ingin seperti pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2020 tumbuh sebesar 2,97 persen akibat pandemi covid-19 yang menghentikan sebagian besar aktivitas ekonomi.
"Kita harus mampu menahan agar laju pertumbuhan ekonomi tidak merosot lebih dalam lagi, tidak sampai minus, dan bahkan kita harapkan kita pelan pelan mulai bisa rebound," ungkap Jokowi.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengusaha Curhat ke Jokowi soal Pilpres 2024 hingga Kesinambungan Program Pemerintah Selanjutnya
Pertemuan itu membahas terkait program pemerintah saat ini supaya bisa dilanjutkan oleh presiden terpilih agar terjadi kesinambungan pembangunan.
Baca SelengkapnyaJokowi Peringatkan KPU: Keteledoran Berbahaya, Berdampak Besar pada Politik!
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Bicara Pengganti Firli Bahuri Sebagai Pimpinan KPK: Masih Dalam Proses
Kursi pimpinan KPK saat ini kosong, usai Jokowi memberhentikan Firli Bahuri dari jabatan ketua dan anggota KPK.
Baca SelengkapnyaJokowi Ajukan Cuti pada Siapa Jika Mau Ikut Kampanye? Ini Kata KPU
Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye.
Baca SelengkapnyaJokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK
Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.
Baca SelengkapnyaJokowi Terbitkan Keppres Pemecatan, AWK Ajukan Surat Penundaan PAW di DPD
Alasannya, AWK sedang menggugat BK ke PTUN terkait pemacetannya sebagai anggota DPD.
Baca SelengkapnyaBertemu Presiden JAPINDA, Jokowi Apresiasi Bantuan Promosi Kerja Sama Ekonomi
Jokowi berharap JAPINDA dapat terus mendukung peningkatan investasi dan alih teknologi di sektor ekonomi.
Baca SelengkapnyaJokowi akan Pertimbangkan Kembali Rencana Naikkan PPN 12 Persen
Presiden Joko Widodo atau Jokowi disebut akan mempertimbangkan kembali rencana kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN menjadi 12 persen pada 2025 mendatang.
Baca Selengkapnya