Merdeka.com - Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak merasa dipersulit dengan surat edaran yang diterbitkan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam pada 1 September 2014. Seskab sebelumnya menerbitkan Surat Edaran Nomor: SE-10/Seskab/IX/2014 mengenai Koordinasi dan Komunikasi dengan Tim Transisi Presiden Terpilih Periode 2014-2019.

"Ah enggak, biasa saja. Ya kalau izin ya kita nanti izin, jangan dibuat sulitlah. Kalau harus izin ke Menkopolhukam ya saya izin terus izin ke Pak Dipo Alam ya saya izin," kata Jokowi di Balai Kota Jakarta, Jumat (5/9).

Selama ini komunikasi antara perwakilan pemerintah dengan tim transisi sudah berjalan dengan baik. Sore ini tim transisi akan bertemu dengan Menko Perekonomian Chairul Tanjung.

"Tadi Pak Presiden SBY sudah menyampaikan, saya kira ingin ketemu lagi. Artinya ini berjalan, kami juga akan ketemu lagi," ujarnya.

Sebelumnya Seskab Dipo Alam mengirimkan surat edaran yang ditujukan kepada para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, dan pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) itu. Dipo Alam mengatakan, menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden Terpilih Periode 2014-2019 Joko Widodo, di Bali, pada 27 Agustus, maka disampaikan hal-hal berikut:

1. Permohonan koordinasi dan komunikasi dari Tim Transisi kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga anggota Kabinet Indonesia Bersatu II agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Koordinator (Menko) dan Menteri Sekretaris Negara;

2. Sehubungan dengan hal tersebut, permohonan koordinasi dan komunikasi transisi kebijakan di bidang ekonomi agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menko Perekonomian, sedangkan transisi kebijakan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan serta Hak Asasi Manusia (HAM) agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menko Bidang Politik, Hukum, dan HAM.

"Permohonan transisi kebijakan di bidang lainnya, termasuk kesejahteraan rakyat, agar dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Sekretaris Negara," bunyi Surat Edaran Seskab itu.

Tembusan Surat Edaran tersebut disampaikan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri Sekretaris Negara, Menko Polhukam, dan Menko Perekonomian.