Jokowi jangan anak tirikan lagi nasib TKI
Merdeka.com - Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendatang, diharapkan memperhatikan permasalahan TKI (Tenaga Kerja Indonesia) di luar negeri, baik dari sisi penempatan maupun perlindungan. Sering kali nasib para pahlawan devisa ini di anak tirikan dan baru diperhatikan setelah diberitakan media.
"Perhatian baru terasa setelah terjadinya suatu masalah dan meledak dalam media. Tetapi antisipasi untuk meminimalisir suatu kasus sering kali terabaikan," kata Ketua POSPERTKI (Posko Perjuangan TKI) Saudi Arabia, Zainal Arifin, Sabtu (30/8) di Jeddah.
Menurut Zainal, sering kali pemerintah mengotak-atik UU, Peraturan, dan sistem. Tetapi realisasi di lapangan nol besar. Negara setengah hati hadir, dan TKI dibiarkan melakukan advokasi sendirian. Disamping itu, terlalu fokusnya terhadap pembenahan dari segi penempatan, tapi setengah hati dari segi perlindungannya.
"Upaya pembersihan di instansi-instansi terkait, termasuk Perwakilan RI di luar negeri (KBRI/KJRI) juga perlu dilakukan oleh Pemerintahan Jokowi-JK," jelasnya.
Harapan ke depan, penempatan TKI Informal khususnya PRT (Pembantu Rumah Tangga) sudah mulai diminimalisir sejak sekarang tanpa harus menunggu tahun 2017. Lebih memprioritaskan penempatan TKI Formal seperti perawat rumah sakit dan sejenisnya.
Pemerintahan Jokowi-JK akan banyak PR, selain membenahi masalah penempatan dan perlindungan TKI. Seperti halnya WNI Overstayer, penempatan pekerja Indonesia secara ilegal dengan menggunakan visa umroh/haji, berbagai kasus TKI lainnya termasuk yang terancam hukuman mati. Sekaligus mengenai pendidikan anak-anak TKI di Saudi Arabia.
"Saat ini terdapat 5 (lima) sekolah anak-anak TKI seperti Sekolah Indonesia Riyadh, Sekolah Indonesia Jeddah, Sekolah Indonesia Makkah yang dikelola oleh Pemerintah. Dan Sekolah Islam Terpadu (SIT) Darul Ulum serta TPA An Nashiriyah yang dikelola oleh masyarakat," sambungnya.
"Masalah pendidikan tersebut juga patut menjadi prioritas. Khususnya perhatian Pemerintah terhadap sekolah-sekolah tersebut sama rata. Jangan ada diskriminatif antara sekolah yang dikelola Pemerintah dan Masyarakat. Karena ini menyangkut generasi bangsa, jangan karena adanya perbedaan dan diskriminatif dalam memberikan perhatian, anak – anak TKI menjadi korbannya," tutup Zainal.
(mdk/ian)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi: Terima Kasih TNI-Polri Pemilu Berjalan Aman Meski Ada Dinamika & Riak-riak Kecil
"Saya ingin menyampaikan ucapan terima masih yang sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran TNI dan Polri yang telah menjamin keamanan," kata Jokowi
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi: ASN, TNI, Polri dan BIN Harus Netral
Netralitas di Pemilu 2024 tujuannya untuk menjaga kedaulatan rakyat.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaJokowi Resmi Naikan Gaji TNI-Polri, Berikut Besarannya
Kenaikan gaji itu sebagaimana pengesahan PP RI Nomor 7 Tahun 2024 dan PP Nomor 6 Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Anggap Petisi UGM dan UII Bagian Demokrasi: Setiap Orang Boleh Berpendapat
Jokowi menuturkan, setiap masyarakat Indonesia bebas berpendapat.
Baca SelengkapnyaJokowi Minta Jangan Teriak-Teriak Curang Tapi Laporkan, Begini Reaksi Timnas AMIN
Tidak tepat rasanya jika temuan-temuan tersebut langsung dibawa dan selesai begitu saja di Bawaslu.
Baca SelengkapnyaJokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen
"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca Selengkapnya