Merdeka.com - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI periode 2022-2027 bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka.

Jokowi menginstruksikan Bawaslu bertindak tegas dalam penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) Pemilu.

"Pak Presiden meminta bahwa Bawaslu tegas dalam melakukan penegakan hukum sehingga kemudian orang berpikir dua kali untuk melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu, baik ketentuan pidana, ketentuan administrasi, maupun ketentuan etika," ujar Ketua Bawaslu Rahmat Bagja di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/9).

Dalam pertemuan dengan kepala negara, Bawaslu juga meminta dukungan terkait pembiayaan dalam fasilitas pengawasan dalam pemilihan umum (pemilu).

"Kami mintakan kepada Bapak Presiden khususnya misalnya mengenai support pembiayaan dan lain-lain, dan sudah dipenuhi pemerintah walaupun ada beberapa hal yang masih kurang, kekurangan inilah yang kemudian kita mohonkan kembali," jelasnya.

Berikutnya, Bawaslu meminta keamanan pengawas di tempat pemungutan suara (TPS) yang berlokasi di pulau terluar. Harapannya, bisa mendapatkan kemudahan fasilitas untuk berkoordinasi dengan sejumlah pihak terkait.

"Kemudian juga fasilitasi teman-teman keamanan pengawas di tempat-tempat TPS, di tempat-tempat pulau terluar dan juga terjauh, sehingga bisa dikomunikasikan dengan kepolisian, Panglima TNI, dan juga aparat pemerintah daerah," tutup Rahmat.