Merdeka.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas dengan agenda utama membahas masalah perdagangan dan impor ilegal. Sekretaris Kabinet Pramono Anung menegaskan, pemerintah akan sungguh-sungguh memberantas praktik-praktik perdagangan ilegal.

"Tadi di awal Presiden menegaskan bahwa pemerintah secara sungguh-sungguh akan memerangi kongkalikong yang terjadi dalam perdagangan ilegal," kata Pramono di Istana, Jakarta, Senin (12/10).

Dalam rapat ini, kata Pramono, Presiden secara khusus mengundang Menteri Keuangan yang dalam hal ini diwakili Wamenkeu serta Dirjen Bea cukai.

"Intinya, pemerintah akan memberikan dan men-support sepenuhnya kepada Direktur Jenderal Bea Cukai untuk melakukan penegakan hukum yang berkaitan dengan perdagangan dan impor ilegal," jelasnya.

Selanjutnya, kata Pramono, Presiden memerintahkan agar dibangun sistem IT yang lebih baik. Sehingga dengan sistem IT ini diharapkan di negara pengirim dan penerima barang sudah terintegrasi dengan baik. Dengan harapan, catatannya dapat terekam secara baik dan mudah.

"Terakhir, Presiden instruksikan buat sistem terpadu antara departemen keuangan dalam hal ini Dirjen Bea Cukai dan Pajak dan Istana untuk dari waktu ke waktu agar penerimaan mereka itu bisa online dan dimonitor di Istana. Kenapa itu dilakukan? Ini supaya apa yang terjadi di lapangan setiap saat Presiden bisa pantau secara langsung," jelas Pramono.

"Ini hal baru dan belum pernah ada. Memang kita miliki Presiden yang secara detil beliau ingin tahu. Makanya penerimaan pajak harian pun termasuk penerimaan cukai harian pun telah diminta kepada kemenkeu dalam hal ini diwakili Wamenkeu dan juga Pak Menko Ekuin untuk dipersiapkan datanya. Sehingga dari waktu ke waktu Presiden atau pun Istana bisa pantau pendapatan harian dari pajak dan cukai," tandasnya.