Merdeka.com - Presiden Joko Widodo dinilai kurang memberikan perhatian terhadap permasalahan terorisme di Indonesia. Hal ini menyusul adanya pemblokiran 22 situs yang dianggap menyebarkan paham radikalisme Islam oleh Kominfo melalui usulan BNPT.

Tindakan pemblokiran itu menuai pro dan kontra. Para pihak yang kontra menilai pemerintah melakukan kesewenangan terhadap kebebasan informasi publik.

Direktur Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN DR. Ali Munhanif mengatakan sebelum adanya pemblokiran situs, seharusnya Presiden Jokowi langsung turun tangan dengan menyatakan seruan untuk mencegah paham radikalisme islam seperti ISIS. Sebab, kata Ali, hal itu efektif saat pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terdahulu.

"Saya melihat perbedaan antara pemerintahan Pak Jokowi dan SBY dulu. Jokowi kurang memberi perhatian terhadap masalah-masalah bersama, seperti Indonesia yang mempunyai generasi cukup untuk bergabung dengan paham radikalisme internasional," ujarnya di Diskusi Perspektif Indonesia oleh SMART FM, di Gado-Gado Boplo, Jakarta, Sabtu (4/4).

Ali mengatakan sangat bagus memang program-program yang diusung pemerintahan Jokowi fokus pada peningkatan ekonomi rakyat dan pemerataan pembangunan. Namun, kata Ali, permasalahan terorisme juga sangat penting mengingat Indonesia memiliki generasi muda yang banyak jumlahnya.

"Bahaya ajakan-ajakan atau menafsirkan secara keliru yang disebarkan dalam situs, harus kita beri perhatian juga," ujar Ali.

Padahal, kata Ali, bahayanya penyebaran paham radikalisme melalui situs-situs ini dapat mengancam NKRI. "Perang ide perang gagasan. muncul ini akan membahayakan negara," ujarnya.

Meski pun langkah pemerintah sudah memblokir melakui Kominfo, namun adanya seruan dari pemimpin negara dapat berdampak baik karena dapat masuk ke ruang publik. "Semestinya langkah kominfo ada benarnya dalam konteks NKRI masuk ke dalam dominasi orang-orang radikal yang kuat dalam ruang publik," ujarnya.