Jokowi diminta tunjuk Menkum HAM bukan dari parpol
Merdeka.com - Kementerian Hukum dan HAM selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dinilai terlalu mudah memberikan Pembebasan Bersyarat (PB) kepada para narapidana. Untuk itu, di pemerintahan yang baru, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) diharapkan memilih Menteri Hukum dan HAM bukan dari kalangan partai politik.
"Paling tidak ada dua syarat, tidak dari parpol, kemudian kedua bukan pengacara koruptor. Kalau dari parpol nanti muncul konflik kepentingan dalam pemberian PB (pembebasan bersyarat)," ujar Koordinator Divisi Monitoring Hukum dan Peradilan ICW Emerson Yuntho, di Kantor Kemenkum HAM, Jakarta, Senin (20/9). Menkum HAM saat ini dijabat Amir Syamsuddin, politikus Partai Demokrat.
Emerson mengatakan jika menteri dipilih dari kalangan partai politik akan sarat konflik kepentingan.
"Itu yang harus diubah, kalau dari parpol, isu yang sama akan muncul, misalnya PB kalau diajukan oleh orang yang satu partai dengan menteri itu akan blunder, apakah penilaiannya obyektif atau tidak. Dalam kasus Hartati orang akan curiga, jangan-jangan ini adalah pemberian hadiah di era SBY sama Amir yang kebetulan satu partai dengan Hartati," sindirnya.
Emerson pun juga mengatakan, Menkum HAM sebaiknya tidak pernah menjadi pengacara koruptor agar tidak berdampak negatif pada kinerjanya.
"Profesional pulang tidak dia bukan pengacara koruptor, karena kalau pengacara koruptor kan seperti tadi, kita agak bingung, pak menteri kapasitas dia dari parpol dan bekas pengacara korupsi, jadi posisi dia itu berpihak pada siapa, parpol atau klien terpidana kasus korupsi," jelasnya.
Menkum HAM harus memegang teguh janjinya dan berkomitmen dalam pemberantasan korupsi. "Paling tidak kita bicara soal komitmen dukungan kemenkumham dalam pemberantasan korupsi, paling tidak, tidak muncul pemberian remisi dan PB itu tiap tahun," tegas dia.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jamuan Minggu Malam: NasDem Bilang Jokowi yang Undang, Istana Sebut Surya Paloh yang Minta
Belum diketahui apa pembicaraan antara Surya dengan Jokowi dalam pertemuan itu.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi Mencoblos di TPS 10 Gambir
Hamdy menyebut TPS 10 Gambir akan dibuka pukul 07.00-13.00 WIB.
Baca SelengkapnyaJokowi Buka Peluang Bertemu Ketum Parpol, Termasuk Megawati dan Cak Imin
Sebelumnya, Jokowi telah melakukan pertemuan dengan Ketum NasDem Surya Paloh di Istana Negara.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Pemerintah Jokowi Setop Sementara Bagi-Bagi Bansos, Ini Alasannya
Penghentian sementara penyaluran bansos ini untuk menghormati tahapan pemilu dan mendukung kelancaran pesta demokrasi tersebut.
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir
Hasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.
Baca SelengkapnyaRespons Cak Imin soal Hadi Tjahjanto Bakal Dilantik Jadi Menko Polhukam dan AHY Menteri ATR
Presiden Jokowi membenarkan bahwa ada pelantikan menteri pada Rabu besok.
Baca SelengkapnyaJokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKritik Pemberian Pangkat Jenderal untuk Prabowo, Adian PDIP: Jokowi Sadar Sakiti Korban Pelanggaran HAM
Politikus PDIP, Adian Napitupulu menyatakan, pemberian pangkat jenderal kehormatan kepada Prabowo Subianto menyakiti korban pelanggaran HAM masa lalu.
Baca Selengkapnya