Merdeka.com - Sejumlah aktivis pegiat hak asasi manusia (HAM) menghadiri undangan deputi tim transisi, Andy Widjajanto. Pertemuan ini mendiskusikan berbagai kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia.

Pertemuan ini dilakukan agar Jokowi - JK bisa menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, salah satunya kasus Munir. Kasus ini dianggap tidak pernah dipublikasikan selama 10 tahun masa pemerintahan SBY.

"Hal-hal yang sangat menghambat dalam penegakan hak asasi manusia di dalam periode SBY dan termasuk juga 7 kasus HAM yang sekarang ada di Komnas HAM yang baru saja dilimpahkan oleh Kejagung," kata anggota Kontras, Poengky di Rumah Transisi, Rabu (27/8).

7 Kasus HAM yang dianggap belum beres saat masa pemerintahan SBY adalah kasus Munir, Trisakti, Mei 98, Wamena dan sejumlah kasus pelanggaran HAM kategori berat. Kasus tersebut dinilai tak pernah dipublikasikan saat SBY memimpin.

"Karena kertepurukan kami bersama SBY adalah SBY membuka pintu tapi tidak pernah mengakui dan mendorong atau Jokowi harus berbeda dengan SBY," kata Haris.

Organisasi HAM yang ikut dalam diskusi ini antara lain Kontras, Human Rights Working Group, Setara Institut, BBHI, Elsam, mantan Ketua Komnas HAM, Ifdhal Kasim, serta perwakilan Seknas Jokowi.