Merdeka.com - Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) telah mengumumkan komposisi kabinet kerja, namun posisi Kepala Kantor Kepresidenan masih kosong. Padahal posisi ini berfungsi untuk perencanaan, pemantauan dan evaluasi kinerja menteri.

Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHRCSJ) Gunawan mengingatkan, strategisnya posisi Kantor Kepresidenan tersebut merupakan keputusan Jokowi. Terlebih 34 menteri yang telah diumumkan pada 26 Oktober lalu sudah mulai bekerja setelah sehari dilantik, Senin (27/10).

"Presiden Jokowi harus memilih Kepala Kantor Kepresidenan dari kalangan sipil, teknokrat, atau profesional non partai yang memiliki kapasitas mumpuni," ujarnya saat dihubungi, Rabu (29/10).

Dia mengungkapkan, setidaknya Kepala Kantor Kepresidenan nanti harus memiliki kemampuan perencanaan, pemantauan dan evaluasi, pengumpulan dan analisa data informasi, serta kemampuan komunikasi politik maupun komunikasi massa yang baik.

Gunawan menegaskan peran Kepala Kantor Kepresidenan nantinya membutuhkan sinkronisasi antar kementerian, dukungan DPR khususnya soal anggaran, dan dukungan media massa serta penerimaan publik.

"Siapapun Kepala Kantor Kepresidenan nanti akan banyak terkait dengan program kerakyatan Pemerintah yang selama ini menjadi janji kampanye Jokowi," tutupnya.