Jokowi diminta mediasi konflik RS Haji Pondok Gede

Merdeka.com - Kisruh yang terjadi di Rumah Sakit (RS) Haji Pondok Gede Jakarta semangkin meruncing. Para karyawan yang bekerja di RS itupun meminta kepedulian Presiden Joko Widodo untuk bisa menyelesaikan persoalan RS Haji akibat pengelolaan manajemen yang amburadul.

Ketua Serikat Pekerja Rumah Sakit Haji Jakarta Arman Budianto menjelaskan, kisruh ini bermula dari Kementerian Agama yang berkonflik dengan Pemda DKI Jakarta. Sehingga pada tanggal 23 April 2008 pengelolaan RS Haji diserahkan sementara kepada Kementerian Kesehatan RI.

Kemudian pada tanggal 23 Agustus 2011 MA Memutuskan untuk melaksanakan RUPS-LB untuk memperjelas kepemilikan dan pengelolaan RS Haji Jakarta.

"Tetapi hingga kini belum dilaksanakan sampai sekarang, sehingga banyak ketidakjelasan yang terjadi karena care taker tidak mampu mengambil keputusan strategis," jelasnya di Jakarta, Kamis (9/4)

Dia menambahkan, pihak karyawan RS Haji Jakarta sudah sangat dirugikan dengan status rumah sakit. Karena upah yang diterima karyawan tidak sesuai dengan UMP DKI Jakarta. Selain itu, pengangkatan karyawan inti RS Haji Jakarta dikontrak terus menerus tanpa ada kejelasan status sebagai karyawan tetap.

"Ada kebijakan strategis yang diambil care taker, seperti PHK sepihak. Kami juga melihat gelagat pembiaran RS. Haji dalam keadaan kolebs. Kami seperti anak ayam yang kehilangan induk. Kami meminta diusutnya indikasi kejahatan pelanggaran ketenagakerjaan ini," terangnya.

Merasa dizolimi sejumlah karyawan RS Haji Jakarta pun sempat melakukan aksi mogok kerja pada hari selasa kemarin, namun sayangnya pihak manejemen dari care teker kemenkes belum juga menggubris tuntutan mereka hingga pada akhirnya. Serikat Pekerja RS Haji Jakarta mendesak Presiden dan wakil Presiden untuk menegur Kemenkes.