Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Jokowi didesak melaporkan kasus duplikasi anggaran Dinas Pendidikan DKI sebesar Rp 700 miliar dan mark up harga sebesar Rp 500 miliar ke penegak hukum. Menurut Ketua Bidang Hukum PP Muhammadiyah, Syaiful Bakhri, sudah menjadi kewajiban bagi Jokowi untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi.

Dia mengatakan, kewajiban melapor adanya indikasi korupsi tak hanya dilakukan oleh masyarakat, namun juga oleh kepala daerah. Karena jika tidak, hal itu menjadi pelanggaran hukum

"Bila tidak, dapat dikenakan (pasal) menghalangi penyidikan. Wajib untuk melaporkan adanya tindak pidana korupsi," kata Syaiful dalam keterangan persnya, Jumat (18/4).

Saat ditanya mengenai pendapat Jokowi yang menilai anggaran tersebut belum digunakan sehingga tidak perlu dilaporkan, Syaiful mengingatkan potensi terjadinya kerugian negara sudah ada dalam kasus tersebut. Menurutnya hal ini pun sudah ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya.

"Potensi adanya kerugian negara, merupakan korupsi. Apalagi sudah berjalan. Itu putusan MK tentang makna korupsi yang diperluas," imbuh Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta tersebut.

Sebelumnya, Jokowi menyebut tak membawa kasus duplikasi anggaran Rp 700 miliar dan mark up harga Rp 500 miliar di dinas pendidikan ke ranah hukum. Jokowi beralasan dana itu belum digunakan sehingga korupsi belum terjadi. Menurutnya wajar jika ada anggaran yang digelembungkan yang bisa lolos dari dinas dan DPRD DKI Jakarta.