Jokowi didesak hentikan proyek Giant Sea Wall

Merdeka.com - Menyambut hari pangan sedunia yang jatuh setiap tanggal 16 Oktober, Aliansi untuk Desa Sejahtera mendesak pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)- Jusuf Kalla (JK) membenahi situasi darurat pangan yang ditinggalkan pemerintahan SBY.

Pemerintahan era Jokowi-JK juga harus berani melakukan perubahan dari tingkat kebijakan hingga praktik pangan, dan harus fokus pada kesejahteraan keluarga produsen pangan skala kecil.

"Kunci untuk mewujudkan kedaulatan pangan adalah dengan berpihak pada produsen pangan skala kecil, serta kebijakan pangan yang berbasis pada sumber daya lokal. Wujud paling nyata adalah meningkatkan anggaran pangan untuk membangun kemandirian pangan kita. Semua harus berbasis pada lokalitas dan produsen pangan skala kecil kita," kata Koordinator Aliansi untuk Desa Sejahtera, Tejo Wahyu Jatmiko saat konferensi pers di Kedai Dua Nyonya, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (15/10).

Menurut Tejo, ada tiga peluang membangun kedaulatan pangan, yaitu dukungan rakyat, perundang-undangan (UU No 18 tahun 2012, UU Perlindungan lahan pangan) dan budget.

Hadir di acara tersebut Koordinator Pokja Ikan Abdul Halim, koordinator pokja sawit Ahmad Surambo dan koordinator pokja beras Said Abdullah. Semuanya pokja di bawah naungan Aliansi untuk Desa Sejahtera.

"Jalannya akan terjal, tetapi jika Jokowi-JK memprioritaskan kebijakan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan kesediaan pangan di dalam negeri, dapat menjadi langkah awal yang berarti bagi kedaulatan pangan kita," jelas Said Abdullah.

Sedangkan Ahmad Surambo menegaskan bahwa negeri agraris ini tidak boleh lagi bergantung dari impor, karenanya konsumsi masyarakat pun perlu dibenahi.

"Salah satu cara dengan mengembangkan industri pengolahan pangan yang dikuasai oleh industri kecil berbasis masyarakat sekitar. Ironis sekali luasan perkebunan sawit terus bertambah, sementara industri olahannya tak berkembang. Padahal Indonesia mengimpor berbagai jenis olahan berbasis sawit untuk konsumsi sehari-hari," ujarnya.

Abdul Halim pun menegaskan jika ingin berpihak pada nelayan sebagai penghasil protein bangsa, Jokowi-JK harus menghentikan alih fungsi lahan yang merupakan sumber mata pencaharian nelayan, contohnya Giant Sea Wall.

Tantangan Jokowi-JK ke depan yang lainnya adalah Indonesia akan masuk dalam pasar bebas ASEAN. "Tanpa penghargaan yang layak, tanpa perlindungan, tanpa pemenuhan kebutuhan para produsen pangan skala kecil untuk dapat menghasilkan pangan yang layak bagi bangsa ini, tidak akan ada kedaulatan pangan," ujar Tejo.