Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) diagendakan bertemu dengan tokoh Papua di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/9). Pertemuan ini diatur oleh Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto.

"Ya (hari ini ada pertemuan Presiden dengan tokoh Papua). Yang atur Menko Polhukam," ujar Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kagoya kepada wartawan.

Kendati begitu, Lenis belum mengetahui siapa saja tokoh Papua yang hadir dalam pertemuan nanti. Pertemuan tersebut dikatakan Jokowi sebelumnya untuk membahas masalah percepatan pembangunan di Papua.

Jokowi menekankan pemerintah terus berkomitmen untuk memajukan Papua baik di bidang fisik ataupun Sumber Daya Manusia (SDM).

"Agar kita semuanya utamanya khususnya mama-mama, pace, mace, anak-anak Papua bisa lebih maju dan lebih sejahtera," ucap Jokowi di Alun- Alun Purwarejo Jawa Tengah, Kamis 29 Agustus 2019.

Sebagai informasi, rencana pertemuan antara Jokowi dengan tokoh Papua ini muncul usai kerusuhan yang terjadi di Bumi Cendrawasih itu. Kerusuhan dipicu oleh tindakan rasisme terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya.

Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda) menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka yang diduga memicu kerusuhan warga Papua di Surabaya, Jawa Timur dan Jayapura, Papua. Dia diduga aktif membuat provokasi dari dalam maupun luar negeri untuk menyebarkan hoaks. Polisi menjerat Veronica Koman Undang-undang berlapis, yakni UU ITE, KUHP pasal 160, UU nomor 1 tahun 1946 dan UU nomor 40 tahun 2008.

Sedangkan Dalam kasus insiden di Asrama Mahasiswa Papua sendiri, Polda Jatim juga telah menetapkan Koordinator aksi pengepungan Asrama Mahasiswa Papua di Jalan Kalasan Surabaya, Tri Susanti alias Mak Susi, sebagai tersangka ujaran kebencian dan provokasi insiden tersebut.

Susi dijerat pasal 45A ayat (2) Jo pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal 160 KUHP, pasal 14 ayat (1) ayat (2) dan pasal 15 UU Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana.

Selain Susi, Polda Jatim juga telah menetapkan tersangka lain berinisial SA. Dalam kasus ini, ia diduga melakukan tindak diskriminasi ras. Artinya hingga kini total sudah ada tiga tersangka dalam insiden Asrama Mahasiswa Papua, sejak 16 Agustus lalu.

Sementara per Kamis (5/9) jumlah warga yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus demonstrasi berujung anarkis di Papua, ada 57 tersangka. Sementara untuk kasus kericuhan di Papua Barat, ada 21 tersangka.

Para tersangka yang merupakan eksekutor lapangan tersebut sebagian besar dikenakan Pasal 170 ayat 1 KUHP, 385 KUHP, 187 KUHP, 160 KUHP, Pasal 1 UU Darurat Tahun 1951, 212 KUHP dan Pasal 100-110 KUHP.

Reporter: Lizsa Egeham