Jokowi dan Yusril Bahas Masalah Hukum Pembangunan Ibu Kota Negara
Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra di Istana Negara, Jakarta pada Senin (22/11). Pertemuan itu diungkap Yusril melalui Instagram pribadinya @yusrilihzamhd.
Jokowi didampingi Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dalam pertemuan itu. Mereka membicarakan sejumlah isu yang salah satunya rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
"Membahas sejumlah isu, salah satunya rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur," tulis Yusril di akun Instagramnya dikutip Rabu, (24/11).
Yusril mengungkapkan, ia menyampaikan niatnya membantu Jokowi mendalami berbagai persoalan hukum terkait IKN yang saat ini Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN tengah dibahas di DPR RI.
Persoalan itu antara lain kepastian hukum mengenai pertanahan di IKN. Yusril berjanji akan mengorganisir peran swasta yang ingin membangun area komersil di IKN.
Terkait hal ini, kata Yusril, pembiayaan sepenuhnya akan dilakukan oleh swasta sesuai peruntukan lahan mengikuti masterplan IKN.
"Tanpa pengembangan commercial area, IKN bisa menjadi kota hantu," kata Yusril.
Menurut Ketua Umum PBB itu, pihak swasta tidak akan memberatkan dan membebani pemerintah dalam membangun area komersil di IKN.
"Pihak swasta ingn menanam modal dan membayar lahan sesuai ketentuan pemerintah," kata Yusril.
Menurut Yusril, Jokowi sangat antusias membahas IKN dan berharap pembangunan IKN dan kepindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur berjalan sesuai rencana.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bicara RUU Perampasan Aset: Kunci Ada di DPR!
Jokowi menegaskan pemerintah telah mendesak agar RUU tersebut segera diketok di DPR
Baca SelengkapnyaVIDEO: Yusril Ungkap Peluang Kesuksesan Hak Angket Hingga Pemakzulan Jokowi Hancurkan RI
Yusril menambahkan penggunaan hak angket DPR akan membawa negara ini ke dalam ketidakpastian
Baca SelengkapnyaJokowi Enggan Komentari Pencopotan Firli Bahuri dari Ketua KPK
Jokowi menyebut, Firli saat ini masih menjalani proses hukum terkait status tersangkanya dalam kasus dugaan pemerasan SYL.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaICW Desak Jokowi Tunda Kepres Pemberhentian Firli Bahuri dari Ketua KPK
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana meminta Jokowi menundanya hingga Dewan Pengawas KPK menyelesaikan sidang dugaan tiga pelanggaran etik Firli Bahuri.
Baca SelengkapnyaYusril: Pengusutan Dugaan Kecurangan Pemilu Diselesaikan di MK Bukan Hak Angket
Yusril berpendapat perselisihan hasil pemilu yang harus diselesaikan melalui Mahkamah Konstitusi.
Baca SelengkapnyaMahfud Minta RUU DJK Dikawal Cegah Gubernur Jakarta Dipilih Presiden: Akal-akan Baru untuk Ikut Cawe-Cawe
Dia meminta agar masyarakat mengawal pembahasan RUU DKJ
Baca SelengkapnyaJokowi Cek Pelayanan di RSUD Sultan Syarif Mohamad Alkadrie Pontianak, Minta Alkes Ditambahkan
Jokowi mendapat informasi, pasien harian rata-rata berjumlah 600 pasien. Sehingga menurutnya wajar jika terjadi antrean.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Gubernur DKI Jakarta Dipilih Rakyat
Jokowi menyampaikannya dalam rapat membahas RUU DKJ bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.
Baca Selengkapnya