Merdeka.com - Demonstrasi mahasiswa selama dua hari berturut-turut salah satunya menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) lengser, mengingatkan kita pada gerakan mahasiswa pada 1998 yang bertujuan melengserkan Soeharto dari kursi kepresidenan. Namun bedanya, demonstrasi mahasiswa kali ini dinilai sebagai sebuah gerakan yang tak masuk akal.

Pasalnya, Jokowi-JK baru berkuasa kurang lebih tujuh bulan dan belum bisa diturunkan secara paksa dari tampuk kekuasaan, sebagaimana yang terjadi pada Soeharto di 1998. Demikian diungkapkan sosiolog UIN Syarif Hidayatullah ketika dihubungi merdeka.com, Kamis (21/5) malam.

Menurut Musni, kinerja tujuh bulan Jokowi-JK bukanlah saat yang tepat untuk menilai apakah dia mampu atau tidak memimpin bangsa ini.

"Kondisi saat itu (era Soeharto) berbeda dengan sekarang. Karena memang Suharto sudah lama berkuasa. Aksi mahasiswa sekarang tidak masuk akal. Jokowi-JK baru tujuh bulan, jauh dari waktu cukup. APBN baru mulai cair, apa yang bisa dilakukan? Jadi, kalau belum cair, wajar belum lakukan perubahan yang banyak," kata Musni.

Dia mengatakan, jika berkaca pada saat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memimpin, gaya kepemimpinan Jokowi pada dasarnya mau mengubah pola lama yang diwariskan masa Reformasi yang lebih mementingkan kesejahteraan kaum menengah ke atas seperti subsidi BBM dan anggaran yang habis untuk belanja pegawai negeri.

"Jokowi tidak wajib ikut pemerintah tahun lalu yang mau senangkan rakyat kalangan atas dengan subsidi BBM. Jokowi lihat, kalau ikut ini, kita pasti tak bangun karena pasti habis untuk belanja pegawai dan subsidi BBM. Maaf, saya nilai SBY tidak banyak membangun. Nah, kita mau swasembada pangan. Kita mau Bulog yang kuasai pasar. Tapi apa sekarang? Liberalisasi menentukan pasar. Ini bukan salah Jokowi, tapi dampak dari kebijakan masa lalu. Kalau subsidi BBM dicabut dan pemerintah kuasai sembilan bahan pokok maka tidak terjadi seperti sekarang," katanya.

Musni menilai, Jokowi seharusnya juga melihat masa lalu di mana ketahanan pangan kita sangat kuat. Hal ini dilihat Musni justru ada di Malaysia dan Singapura.

Menurutnya, pemerintah di dua negara itu sepenuhnya berperan mengontrol harga sembako di pasar. Karenanya, kata dia, Jokowi harus melakukan terobosan untuk memperkuat ketahanan pangan.

"Apa yang terjadi di Orba justru dilakukan Malaysia dan Singapura yang tidak serahkan harga sembako ke pasar. Ini perlu dikoreksi Jokowi. BBM boleh subsidi tapi anggaran Bulog diperbesar dengan memilih orang yang sudah lama di sana. Lalu kenapa beras naik? Itu karena harga dikuasai pasar. Kebijakan Jokowi sudah betul, tapi tidak kuasai seluruh kebutuhan masyarakat. Kita tidak menyalahkan Jokowi tapi ini produk reformasi. Kenapa orang merindukan era Soeharto? Karena sembako lebih murah. Sekarang tidak terjangkau pekerjaan juga tidak ada," papar dia.

Musni berkesimpulan, mahasiswa sebagai penyambung lidah rakyat juga perlu melihat sejauh itu. Alasan yang sebenarnya, kata Musni, adalah mendukung Jokowi untuk memperbaiki ketahanan ekonomi.

"Ya kita apresiasi mahasiswa mempunyai pandangan yang positif. Namun perlu melihat latar belakang ini. Jokowi kalau mau, perkuat kembali Bulog sebagai penyangga ekonomi. Kalau stok banyak, tidak ada intervensi. Dulu karena Pak Harto tidak turun-turun makanya kita turunkan. Sekarang sudah terbuka dan kalau Jokowi-JK tidak berhasil, rakyat yang akan menghukum dengan cara tidak memilih lagi," tutup Musni.