Merdeka.com - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo memastikan, penjabat gubernur tiga provinsi baru di Papua sudah digodok Kemendagri. Menurut Wempi, Kemendagri sudah melakukan kunjungan ke tiga provinsi untuk mempersiapkan hal terkait.

"Kita baru lakukan kunjungan kemarin ya tanggal 25-29 kemarin ada di Papua, kita lakukan road show, 25 (Juli) itu di Nabire mewakili Provinsi Papua Tengah. Tanggal 27 (Juli) di Wamena mewakili Provinsi Papua Pegunungan dan 28 (Juli) di Merauke, Merauke mewakili Provinsi Papua Selatan," kata Wempi usai menghadiri acara bersama BNPT di Hotel Borobudur Jakarta, Selasa (2/8).

Wempi menambahkan, kunjungan itu diperlukan sebelum proses peresmian provinsi dan juga pelantikan penjabat (Pj) gubernur. Sehingga menurut Wempi, saat penjabat gubernur yang dilantik bisa langsung bekerja dalam masa transisi dua tahun belum ada pemilihan gubernur definitif dari hasil Pemilu 2024.

Wempi mengungkapkan, rencananya peresmian provinsi dan pelantikan penjabat gubernur akan dilakukan langsung Presiden Jokowi. Lokasi peresmian dan pelantikan akan ditempatkan salah satu dari tiga provinsi itu sebagai langkah simbolik.

"Kita meminta dari tim kita bagaimana bapak presiden hadir di salah satu titik, katakanlah di Merauke, Merauke jadi tempat untuk dipusatkan peresmian tiga DOB yang baru. Sekaligus pelantikan penjabat gubernur juga dipusatkan di sana. Harapan kami begitu. Sehingga kita ingin terlebih dahulu melaporkan ke Pak Mendagri nanti beliau yang melaporkan ke pak presiden," tandasnya.

Jokowi Teken 3 UU Provinsi Baru di Papua, Berikut Isinya

Sebelumnya diberitakan, Presiden Jokowi meneken Undang-Undang (UU) yang mengatur provinsi baru di Papua pada 25 Juli 2022. Diketahui, terdapat tiga provinsi yang menjadi Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua, yaitu Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Untuk Provinsi Papua Selatan, payung hukumnya terdapat pada UU Nomor 14 Tahun 2022. Papua Selatan memiliki empat kabupaten yaitu Merauke, Boven Digoel, Mappi, dan Asmat. Usai payung hukumnya telah dinyatakan sah, kini pemerintah wajib melantik kepala daerah dari masing-masing provinsi baru ini yang akan dijabat oleh penjabat gubernur.

Mengutip Pasal 8 di tiap UU, disebutkan pelantikan Penjabat Gubernur dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama presiden. Paling lama enam bulan terhitung sejak UU ini diundangkan.

Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono/Liputan6.com