Merdeka.com - Anggota Komisi III Johan Budi mengatakan kasus kematian Brigadir J menjadi terang setelah empat kali Presiden Joko Widodo meminta perkara dibuka dengan transparan, jangan ditutupi dan rekayasa. Diketahui, akhirnya Irjen Ferdy Sambo dan Istri Putri Candrawathi serta tiga ajudan menjadi tersangka. Puluhan polisi juga diduga melanggar etik.

"Juga lewat tangan netizen kalau itu tidak diramaikan kasus nasibnya tidak bakal lurus seperti itu dan kalau Pak Kapolri tidak tegas tidak berjalan semestinya," kata Johan Budi saat RDP Komisi III dengan Kapolri di DPR, Rabu (24/8).

Johan melanjutkan polisi era reformasi sangat powerfull yaitu dari orang lahir sampai mati membutuhkan polisi. Sehingga Kapolri sebagai sosok punya kuasa besar harus ada yang mengingatkan bahwa power kalau tidak diawasi bisa berbahaya.

"Ini momentum dulu saya sampaikan kalau ada Kapolda, kalau ada Kapolres Kapolsek main proyek jangan dimutasi, tetapi pidanakan," katanya.

Terlebih, Kapolri didukung oleh senior-senior bintang tiga yang punya komitmen. Sehingga, Kapolri jangan ragu untuk memidanakan polisi bermasalah.

"Kapolri harus benar menjalankan tugas sebenarnya. Kalau ada yang nakal jangan dikasih toleransi" tuturnya.

Selain itu, kata Johan, Kapolri jangan menempatkan posisi bawahan dengan like dan dislike. Johan menegaskan, Komisi III sangat mendukung tidak melakukan intervensi baik menitip sesuatu atau apapun yang lain.

"Jika bapak Sigit lurus dan benar saya Johan Budi akan dukung sepenuhnya tetapi kalau bapak mulai belok tidak lurus dan tidak benar saya orang pertama yang luruskan, dengan tindakan kalau belum juga lalu dengan ucapan, kalau tidak juga pakai doa," tutupnya.