Merdeka.com - Penetapan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuat Wakil Presiden terpilih, Jusuf Kalla mengeluarkan wacana untuk menaikkan gaji para menteri.

JK menilai gaji menteri di Indonesia masih kecil yakni sebesar Rp 19 juta per bulan. Jumlah tersebut dianggap tidak seimbang dengan pendapatan yang diterima anggota DPR di Senayan, sebesar Rp 70 juta per bulan ditambah berbagai fasilitas.

Selain itu, dibandingkan gaji komisioner KPK juga jomplang, dimana satu anggota komisioner lembaga anti-korupsi sekitar Rp 75 juta per bulan. Begitu juga dibanding gaji para hakim dan sejumlah pejabat lembaga negara non-kementerian.

"Saya hanya mengatakan gaji menteri dengan anggota DPR itu jauh. Pada waktunya perlu ada pertimbangan disesuaikan," kata JK di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Minggu (7/9).

JK menilai kebutuhan hidup para menteri perlu ditopang dengan finansial yang mencukupi agar tidak merongrong dan menyalahgunakan kewenangannya. "Supaya kalau menteri mau olahraga, jangan pakai uang kementerian. Hanya pertimbangan saja," ucap JK.

Meski demikian, besaran gaji memang tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan tindakan korupsi. Namun ke depan ia akan berpikir lebih realistis untuk menaikkan pendapatan pejabat utama di kabinetnya agar tidak ada kesenjangan yang jauh dengan lembaga lain.

Sebelumnya, JK mengatakan ada tiga hal akan ia perkuat nantinya seperti sistem, pengawasan dan perilaku para menteri. Ketiganya menjadi faktor menentukan dalam mengantisipasi munculnya dugaan kasus hukum di kalangan menteri pada pemerintahan Jokowi-JK.