JK usul KPK pakai gedung tipikor buat kantor cabang di daerah

Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana membangun kantor perwakilan di daerah-daerah. Sebagai langkah awal, KPK akan membuka kantor perwakilan di Sumatera.

Terkait hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, KPK bisa memanfaatkan kantor-kantor pemerintah yang ada di daerah. Dengan demikian, KPK tidak perlu membangun kantor baru.

"Iya, itu kantor pemerintah moratorium tapi kantor yang lain kan banyak enggak dipakai," kata JK di JCC, Senayan, Jakarta, Selasa (16/12).

JK mengatakan, KPK bisa bergabung dengan gedung tindak pidana korupsi (tipikor) yang sudah ada di daerah-daerah.

"Di daerah kan sudah ada pengadilan tipikor. Bisa saja dimungkinkan di sana. Bukan setuju atau tidak setuju, mengikuti aturan saja," imbuh JK.

Sebelumnya, KPK berencana akan membuka kantor cabang di Sumatera. Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, rencana tersebut akan direalisasikan pada tahun 2015, meski belum ada pembicaraan dengan pemerintah.

"Kalau itu belum ada omongan dari presiden dan menteri. Tapi KPK berencana tahun depan akan buka cabang di Sumatera," kata dia usai mengikuti acara 'Demokrasi Tanpa Korupsi' yang diselenggarakan oleh ICW di Museum Nasional, Jakarta, Minggu (14/12).

Bambang enggan menyebut alasan detail mengapa Sumatera dijadikan lokasi pengembangan kantor KPK. "Lebih dekat aja. Tapi ini dibuat untuk pencegahan," tegasnya.

Lebih jauh, Bambang membantah bila rencana dibukanya kantor cabang KPK itu atas rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Dia menegaskan, keputusan itu diambil atas inisiatif KPK sendiri.

"Ini keputusan sendiri KPK tapi mempertimbangkan banyak aspek," terangnya.

Dia menambahkan, rencana pembangunan cabang KPK itu sebetulnya telah memiliki payung hukum. Untuk Dana yang digunakan, KPK pakai pos APBN.

"Salah satu undang-undangnya ada yang boleh mengizinkan KPK mendirikan cabang di provinsi Indonesia," tandasnya.