JK: Tanpa informasi terbuka, sulit menjalankan pemerintahan demokratis

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyaksikan Penganugerahan Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2017 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (21/12). JK mengatakan, keterbukaan informasi baik di lembaga, kementerian, pemerintah daerah maupun universitas sangat penting untuk kemajuan bangsa.

"Tanpa informasi terbuka tentu kita sulit untuk menjalankan pemerintahan atau negara yang demokratis," ujarnya saat memberikan sambutan, Kamis (21/12).

Selain keterbukaan informasi, lembaga, kementerian hingga universitas, JK menilai kecanggihan teknologi sangat perlu dikedepankan. Tanpa teknologi, publikasi informasi kepada masyarakat tidak akan terjadi. Padahal, lanjut dia, di negara demokratis, masyarakat perlu mengetahui perkembangan informasi yang akurat dan berguna.

"Dalam suatu negara demokratis seperti kita sekarang ini dibutuhkan partisipasi masyarakat yang luas," ucapnya.

JK juga berpesan, informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus kredibel. Apabila informasi yang disebarkan salah, maka akan menyesatkan masyarakat dan menimbulkan kegaduhan yang meluas. Karena itu, lembaga, kementerian dan sejumlah instansi terkait harus hati-hati menyampaikan informasi.

"Sebelum informasi itu menjadi informasi keliru tentu masing-masing instansi, lembaga, daerah, dan universitas, partai, membuka informasi itu kepada masyarakat secara keseluruhan yang diatur dalam UU," kata dia.

Dalam acara ini, Komisi Informasi Pusat (KIP) RI menganugerahkan penghargaan kepada kementerian, lembaga, universitas, partai politik hingga pemerintah daerah yang dianggap mampu mempublikasikan informasi dengan baik kepada masyarakat. Untuk kategori kementerian, yang menerima penghargaan adalah Kementerian Keuangan dengan perolehan peringkat pertama, Kementerian Perindustrian peringkat kedua, Kementerian Perhubungan meraih peringkat ketiga.

Sementara, peringkat keempat diduduki oleh Kementerian Pertanian, peringkat kelima Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ada pun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat meraih peringkat keenam, Kementerian Komunikasi dan Informatika peringkat ketujuh dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi meraih posisi kedelapan.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyabet peringkat kesembilan dan terakhir Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Selain kementerian, partai politik yang dianggap memberikan informasi terbuka kepada masyarakat turut mendapatkan penghargaan dari KIP. Mereka adalah Partai Amanat Nasional, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai NasDem.

"Sekali lagi saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan bagi saudara-saudara yang telah mendapatkan penghargaan semuanya seperti Menkeu dapat nomor satu. Artinya anggaran lancar nanti," guyon JK menutup sambutannya.