JK sebut di zaman Soeharto segala masalah bisa selesai setengah jam
Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menganggap kisruh KPK-Polri yang terjadi saat ini bagian dari proses menciptakan stabilitas politik dan hukum. Pria yang akrab disapa JK ini yakin semuanya bisa berlalu.
"Tentu kita juga pahami bahwa pemerintah perlu suatu politik yang stabil, tentu semua mendengarkan apa yang terjadi hari ini (kisruh KPK-Polri), tapi Insya Allah semuanya, semua itu adalah sisi-sisi lain dari penegakan hukum dalam kondisi demokratis," tutur JK di Hotel Dharmawangsa, Jakarta Selatan, Kamis (29/1).
Seperti diketahui, kisruh KPK vs Polri masih belum usai, dipicu oleh pemilihan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Kisruh ini juga menyeret Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Bareskrim Polri.
JK lantas membandingkan proses penyelesaian persoalan pada zaman Presiden Soeharto. Menurutnya, bila kondisi seperti ini terjadi di zaman Soeharto proses penyelesaiannya akan berakhir singkat dengan cara yang tak demokratis.
"Kalau dalam zaman Soeharto, ini dalam setengah jam selesai (penyelesaian secara diktator). Dalam kondisi demokratis itu harus ditata sedemikian rupa, supaya semuanya dalam struktur yang benar," ungkap JK.
Dia menambahkan, untuk menyelesaikan persoalan penegakan hukum, terkadang harus mendapati adanya persinggungan kewenangan. Oleh sebab itu, perlu adanya penataan agar penyelesaian persoalan hukum tetap demokratis.
"Perlu penataan yang demokratis supaya sesuai hukum yang ada. Insya Allah dalam waktu yang tidak lama kita akan menyelesaikan semua, keseimbangan ini," ungkap JK
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
JK Kritik Netralitas Jokowi di Pilpres 2024, Ini Respons Istana
JK menyatakan bahwa semua pejabat sampai kepala pemerintah, presiden turut diambil sumpahnya agar berlaku adil bagi masyarakat.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaSejarawan Sebut Pemilu 2024 Seperti Pemilu 1971, Ini Alasannya
Sejarawan JJ Rizal menyebut proses Pemilu 2024 sama seperti pelaksanaan Pemilu 1971 saat awal era kepemimpinan Presiden Soeharto.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Presiden Jokowi Boleh Memihak dan Kampanye, Airlangga Singgung Soekarno dan Soeharto
Menurut Airlangga, berkampanye juga merupakan hak konstitusional seorang presiden.
Baca SelengkapnyaPolisi Belum Kembalikan Berkas Perkara Firli, Begini Respons Kejati
Kejati DKI Jakarta memastikan tidak ada konsekuensi apapun, jika polisi belum selesai melengkapi petunjuk JPU meski melewati tenggat waktu.
Baca Selengkapnya7 Hari Jelang Pencoblosan, Semua Pihak Diminta Bijak Jaga Stabilitas Politik
Indonesia akan memilih pemimpin baru pada 14 Februari 2024
Baca SelengkapnyaJokowi: Surat Pengunduran Firli Bahuri sebagai Ketua KPK Belum Sampai Meja Saya
Meski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca SelengkapnyaKumpulkan Menteri di Istana, Jokowi Minta Jaga Kondisi Jelang Pemilu 2024
Jokowi meminta pembantunya harus teliti menjaga kondisi dalam negeri.
Baca Selengkapnya