Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JK: Pemerintah sudah berupaya ungkap kasus Mei 1998

JK: Pemerintah sudah berupaya ungkap kasus Mei 1998 Tragedi Mei 1998. ©REUTERS

Merdeka.com - Mei 1998 menjadi retetan peristiwa bersejarah kelam bagi Bangsa Indonesia. Dimulai dari kasus penembakan lima mahasiswa Trisakti hingga kerusuhan ditutup dengan kejatuhan Orde Baru, yang ditandai mundurnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan setelah berkuasa selama 32 tahun.

Selain mahasiswa yang tewas diterjang peluru aparat, kerusuhan massa telah menelan banyak korban. Hingga kini, pemerintah di bawah pimpinan presiden setelah Soeharto, terus dituntut untuk mengungkap otak dari tindakan pelaku-pelaku anarkis masa itu.

Terkait hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, pemerintahan setelah Presiden Soeharto terus berupaya mengusut otak kejahatan dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Mei 1998.

"Ini kan kalau pemerintah dari pemerintah satu ke pemerintah berikutnya telah berusaha dengan baik, telah diusut, telah malah diperiksa sampai luar negeri. Jangan lupa dulu balistiknya sampai diperiksa ke Belanda. Jangan lupa di pengadilan dan DPR. Namun tentu apa yang dicapai belum memuaskan semua pihak," tutur JK di Istana Wapres, Selasa (12/5).

JK menegaskan, kasus-kasus pelanggaran HAM seperti yang terjadi di Indonesia pada Mei 1998, tidak hanya terjadi di Indonesia. Amerika Serikat pun pernah mengalaminya. Menurut JK, penyelesaian kasus-kasus seperti Mei 1998 membutuhkan waktu.

"Jangan lupa ya kasus seperti ini bukan hanya di Indonesia, apa kurang hebatnya AS? Presidennya terbunuh sampai sekarang tidak tahu siapa yang bunuh. AS jelas-jelas ada yang tembak. Tentara kita sudah usaha keras dan selalu berusaha," tutur JK.

Kerusuhan Mei 1998 terjadi di Indonesia pada 13 Mei-15 Mei 1998, khususnya di Ibu Kota Jakarta namun juga terjadi di beberapa daerah lain. Kerusuhan ini diawali oleh krisis finansial Asia dan dipicu oleh tragedi Trisakti di mana empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998.

(mdk/tyo)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Pejabat KKP Dituduh Terima Suap dari Perusahaan Jerman, Begini Respons Menteri Trenggono

Perusahaan asal Jerman dikabarkan menyuap pejabat Kementerian Kelautan dan Perikanan pada periode 2014-2018.

Baca Selengkapnya
Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa Jabatan Presiden menurut UUD 1945, Begini Penjelasannya

Masa jabatan presiden menentukan seberapa lama seorang pemimpin dapat memegang kekuasaan dan mengimplementasikan kebijakannya.

Baca Selengkapnya
Tujuan Pemilu 1955 di Indonesia dan Hasilnya, Begini Sejarahnya

Tujuan Pemilu 1955 di Indonesia dan Hasilnya, Begini Sejarahnya

Pemilu 1955 ini menjadi yang pertama kali diadakan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1945.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Pelaksanaan Pemilu 1955 Bertujuan untuk Dua Hal, Simak Penjelasannya

Pelaksanaan Pemilu 1955 Bertujuan untuk Dua Hal, Simak Penjelasannya

Pemilu 1955 merupakan pemilu pertama yang diselenggarakan di Indonesia.

Baca Selengkapnya
Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Muncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen

Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.

Baca Selengkapnya
Jokowi: Negara Lain Tidak Ada Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia

Jokowi: Negara Lain Tidak Ada Bantuan Pangan Beras Seperti Indonesia

Nantinya masing-masing keluarga mendapat 10 kg beras per bulan.

Baca Selengkapnya
Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia Harus Lebih Tegas Melawan Diskriminasi Perdagangan Global

Indonesia kini menghadapi diskriminasi perdagangan dari banyak negara terkait kebijakan ekspor minyak kelapa sawit.

Baca Selengkapnya
Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Pemindahan ASN ke IKN Diundur, Ini Alasan MenPANRB

Baca Selengkapnya