Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JK minta Paspampres bawa narkoba & pukul camat dihukum

JK minta Paspampres bawa narkoba & pukul camat dihukum Jusuf Kalla. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla angkat bicara soal kasus pemukulan yang dilakukan dua anggota Paspampres grup A, Serda Tomy dan Serda Tengku, terhadap Camat Tanah Abang Hidayatulloh dan personel Satpol PP, Mail Kurniawan dan penangkapan Pratu Frestiyan Ardha Pranata di bandara Kualanamu, Medan, Minggu (10/1), karena membawa narkoba. JK meminta anggota Paspampres tersebut dihukum.

"Bukan, siapapun warga negara, apakah dia sipil, tentara, apakah dia Paspampres atau bukan iya kan harus mendapat yang melanggar harus mendapat hukum, harus diperiksa, siapapun. Jadi bukan karena Paspampresnya tapi karena pelanggarannya," kata JK di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (12/1).

JK punya pesan khusus pada Paspampres yang hari ini merayakan hari jadinya ke-70. Pesannya, siapa pun anggota Paspampres yang melanggar hukum harus ditindak.

"Ooo ulang tahun ke-10, 20, 30 sama saja, siapa saja yang melanggar harus diambil tindakan," katanya.

"Ulang tahun ya harapannya Paspampres kan menjaga keamanan presiden dan wapres dan tentu seluruh perangkat-perangkat pemerintah," katanya.

Ditanya perlu meningkatkan disiplin? "Ya pastilah. Itu pasti saya kira dari semua satuan Paspampres termasuk tinggi disiplinnya. Bahwa ada satu dua oknum berbuat begiru tidak berarti seluruh Paspampres begitu kan," jawab JK.

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres

Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.

Baca Selengkapnya
Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Jokowi Tunjuk 3 Menteri Hadapi Gugatan Pengusaha Soal Kenaikan Pajak 75 Persen di MK

Presiden Jokowi menunjuk 3 menteri hadapi gugatan para pengusaha hiburan terkait kenaikan pajak hiburan di MK.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu

Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu

Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri

JK Ingatkan Jokowi Tak Kampanye Terselubung: Kalau Melanggar Permalukan Diri Sendiri

JK mengapresiasi Jokowi yang menegaskan tidak akan ikut kampanye Pilpres 2024.

Baca Selengkapnya
MK Pastikan Empat Menteri Siap Hadiri Panggilan Hakim Terkait Sengketa Pilpres

MK Pastikan Empat Menteri Siap Hadiri Panggilan Hakim Terkait Sengketa Pilpres

MK Pastikan Empat Menteri Siap Hadiri Panggilan Hakim Terkait Sengketa Pilpres

Baca Selengkapnya
Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Jokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI

Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.

Baca Selengkapnya
Jokowi Jelaskan Presiden Boleh Kampanye Sambil Bawa Kertas Besar Berisi Pasal-Pasal UU Pemilu

Jokowi Jelaskan Presiden Boleh Kampanye Sambil Bawa Kertas Besar Berisi Pasal-Pasal UU Pemilu

Presiden Jokowi menjelaskan aturan presiden dan wakil presiden punya hak untuk kampanye.

Baca Selengkapnya
Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi Minta KPU Netral di Pemilu 2024: Bertindak Sesuai Aturan Saja Dicurigai

Jokowi ingin KPU bertindak sesuai aturan pada pesta demokrasi lima tahunan.

Baca Selengkapnya