Merdeka.com - Mahkamah Konstitusi ( MK ) mengabulkan uji materi yang diajukan mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ) Antasari Azhar . Menanggapi hal itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai keputusan tersebut memberi sinyal kasus yang menjerat Antasari sebetulnya bermasalah.

"Khusus Antasari berarti ada bukti bahwa kasus ini tidak adil. Tidak bisa dibuktikan hanya ada katanya, jadi hal yang wajar harus di PK ulang," kata JK di Bentara Budaya, Jakarta, Jumat (7/3).

JK menilai keputusan peninjauan kembali pasal 268 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai sinyal persoalan hukum terhadap Antasari bermasalah. Kalla berharap kasus hukum yang menjerat mantan Kejari Jakarta Selatan tersebut segera tuntas.

"Artinya harus mendapat proses hukum yang sebenarnya dan sebaiknya," ujarnya.

Menurut JK, PK tersebut hendaknya dikhususkan terhadap kasus Antasari. Sebab, jika PK dikabulkan oleh setiap orang yang diduga tersandung kasus hukum akan merepotkan sistem pengadilan.

"Ya asal jangan semua kasus di PK berulang-ulang. Nanti bisa repot pengadilan," tandasnya.

Sebelumnya, Antasari Azhar ditetapkan sebagai terpidana atas kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen . Antasari disebut-sebut sebagai dalang atas pembunuhan tersebut. Antasari pun telah mendapat hukuman 18 tahun penjara.

Merasa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut, akhirnya Antasari mengajukan PK namun ditolak Mahkamah Agung (MA). Mempunyai bukti baru, Antasari juga mengajukan gugatan undang-undang ke MK , agar PK bisa dilakukan lebih dari sekali.

Setelah melalui perjuangan akhirnya Mahkamah Konstitusi ( MK ) mengabulkan gugatan Antasari Azhar , tentang peninjauan kembali (PK) lebih dari sekali. Adapun pasal yang diujikan yaitu, Pengujian Undang-Undang (PUU) Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

"Mengadili menyatakan mengabulkan permohonan pemohon, terhadap Pasal 268 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tahun 1981," kata ketua MK Hamdan Zoelva saat membacakan putusannya, di Gedung MK , Jakarta Pusat, Kamis (6/3).