Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

JK khawatir KPK di daerah malah lahirkan mafia hukum

JK khawatir KPK di daerah malah lahirkan mafia hukum Ilustrasi KPK. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka perwakilan di daerah, memunculkan kekhawatiran beberapa pihak akan memunculkan mafia hukum baru. Terkait hal ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, pemerintah masih menunggu kajian dari KPK terhadap rencana tersebut.

"Itu urusan internal KPK lah. Kita menunggu studinya, apa cukup orang. Komisionernya kan di Jakarta, apa bisa mengawasi di daerah itu. Komisioner empat dari lima yang ada," kata JK di kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (19/12).

JK mengatakan, pemerintah akan memberi kesempatan bagi KPK melakukan uji coba terlebih dahulu sebelum memutuskan secara resmi KPK buka kantor perwakilan di daerah.

"Biar diuji coba dulu 1, 2 orang, jangan langsung. Karena yang di Jakarta saja KPK kesulitan orang, ditarik sedikit Kejaksaan itu sulit KPK buat jalan. Kalau enggak disiapkan orang, enggak disiapkan sektor dan perangkatnya, bisa benar itu jadi mafia hukum," tutur JK.

Dengan kewenangan yang begitu besar dimiliki KPK, lanjut JK, maka faktor kehati-hatian menjadi sangat penting.

"Karena begitu besarnya KPK maka begitu orang diambil maka tidak ada SP3-nya. Jadi kewenangan yang begitu besar bisa menimbulkan macam-macam," tutup JK.

(mdk/cob)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres

Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Baca Selengkapnya
JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

JK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes

Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.

Baca Selengkapnya
JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan

JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Dito Mahendra Didakwa Atas Kepemilikan 9 Senjata Ilegal

Dito Mahendra Didakwa Atas Kepemilikan 9 Senjata Ilegal

KPK menemukan 15 unit senjata dan peluru tajam untuk senapan laras panjang serta peluru tajam 9 MM.

Baca Selengkapnya
KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

KPK Tetapkan Kepala BPPD Sidoarjo Jadi Tersangka Korupsi Pemotongan Insentif Pegawai

AS ditahan 20 hari pertama terhitung tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan 13 Maret 2024 di Rutan KPK.

Baca Selengkapnya
KPK Sebut Tersangka Korupsi Rumah Jabatan DPR Lebih dari 2 Orang

KPK Sebut Tersangka Korupsi Rumah Jabatan DPR Lebih dari 2 Orang

KPK belum membeberkan nama-nama tersangka dimaksud.

Baca Selengkapnya
KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI

KPK Cegah 7 Orang ke Luar Negeri Terkait Korupsi Pengadaan Rumah Dinas DPR RI

Terhadap ketujuh orang tersebut dicegah untuk enam bulan pertama hingga bulan Juli 2024 mendatang.

Baca Selengkapnya
JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945

JK: Seorang Pejabat Bukan Hanya Presiden Kalau Langgar Sumpah, Kena Sanksi dari Allah dan UUD 1945

Jusuf Kalla mengingatkan semua pejabat termasuk Presiden agar netral dalam politik

Baca Selengkapnya
Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

Pj Kepala Daerah Dicopot karena Tak Netral Jelang Pemilu, BKN Beri Penjelasan Begini

BKN terus mengimbau seluruh pegawai ASN untuk berhati-hati di tahun politik, karena banyak hal yang dapat menyebabkan pegawai ASN terlibat politik praktis.

Baca Selengkapnya