Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang baru saja disebar memiliki dasar hukum.

Hal ini menjawab tudingan negatif sejumlah pihak soal program andalan pemerintahan Jokowi-JK.

Menurutnya, program Kartu Indonesia Sehat (KIS), berada di bawah payung undang-undang BPJS. Sehingga KIS dapat diterapkan di seluruh Indonesia. Sedangkan KIP dasar hukumnya adalah program Wajib Belajar.

"Itu kan kalau dalam rangka BPJS. Itu kan ada payung hukumnya. Kartu Indonesia Pintar kan sudah terjadi sebelumnya. Wajar 12 tahun. Itu di dukung oleh APBN. Itu undang-undang loh," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (6/11).

Sebelumnya, semenjak diluncurkan Senin (3/11) kemarin, program 'kartu sakti' Jokowi ini mendapatkan tanggapan negatif dari Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Menurutnya, KIS tidak memiliki dasar hukum dan ilegal.

Selain Fahri, Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga mengkritik program andalan pemerintahan Jokowi-JK ini. Fadli mempertanyakan sumber dana tiga 'kartu sakti' Jokowi tersebut.