Merdeka.com - Peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memilih calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dipertanyakan sejumlah pihak. Perdebatan kembali terjadi usai terpilihnya Hamdan Zoelva sebagai ketua MK menggantikan Akil Mochtar.

Terkait perdebatan itu, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) ikut angkat bicara. Ia menilai, pelibatan DPR untuk mencalonkan satu panel hakim MK yang berjumlah tiga orang merupakan perintah undang-undang. Dalam aturan tersebut mencantumkan tiga lembaga yang terdiri dari DPR, pemerintah dan Mahkamah Agung berhak memilih perwakilannya masing-masing.

"Karena UU asal usulnya itu dari DPR, makanya DPR perlu dilibatkan soal Ketua dan Hakim MK," ungkapnya di Hotel Borobudur, Rabu (6/11).

JK menilai terpilihnya Hamdan merupakan pilihan yang tepat sebagai Ketua MK. Walaupun sebenarnya Hamdan belum memiliki banyak pengalaman di MK. Tetapi JK mengingatkan, sewaktu MK ingin dibentuk Hamdan menjadi Anggota DPR.

"Karena dia sebagai DPR pada saat MK dibangun dan dia orang yang paling mengerti soal perundang-undangan," tutupnya.