JK Akui Berikan Izin Lahan yang Dikuasai Prabowo, Begini Prosesnya

Merdeka.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla menjelaskan terkait ratusan ribu hektare tanah yang dikuasai calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto di Kalimantan dan Sumatera. Dia menilai kepemilikan tanah yang dimiliki Prabowo tidak ada yang salah. Sebab, yang dibeli Prabowo bukanlah tanah, melainkan perusahaan yang didalamnya mengelola tanah negara.

Sebab yang memberikan dan memutuskan dalam penjualan Hak Guna Usaha (HGU) dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) di Kalimantan Timur kepada Prabowo adalah JK. Dia menjelaskan pemberian izin itu diberikan pada 2004 saat dua minggu menjabat jadi Wakil Presiden saat itu.

"Itu ada Undang-undangnya. Ada izinnya. Tidak ada yang salah sebenarnya. Bahwa Pak Prabowo memang menguasai tetapi sesuai UU, sesuai aturan, apa yang salah? Kebetulan waktu itu saya yang kasih itu," kata JK di Kantornya Jalan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).

JK menjelaskan tanah yang di Kalimantan tersebut sebelumnya milik PT Kiani Kertas yang kredit macet yang ditangani oleh Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPNN) dan Bank Mandiri. Dia juga meminta kepada Dirut Bank Mandi saat itu yaitu Agus Martowardojo agar dikelola oleh pribumi.

Sebab, sudah sering ditawar oleh negara lain seperti Singapura. Karena itu JK mengizinkan Prabowo membeli PT Kiani kertas. Dengan syarat membayar dengan tunai.

"Kredit macet Bank Mandiri, datang Pak Prabowo, sama saya Prabowo bahwa dia mau beli. Saya tanya you beli tapi harus cash tidak boleh utang, siap. Dia akan beli dengan cash. Dia belilah itu. Itu kredit macet itu," kata JK.

JK menyebut Prabowo membeli PT Kiani Kertas senilai USD 150 juta dan dibayar dengan tunai. Didalamnya terdapat lahan konsesi seluas 220.000 hekter untuk mendukung ketersediaan bahan baku. Karena itu, mantan Ketum Golkar ini mendukung pembelian tersebut lantaran untuk ekspor.

"Tujuannya untuk ekspor, jadi kita dukung karena itu untuk ekspor kertas bahwa dia punya itu otomatis saja," kata JK.

Kemudian JK juga menjelaskan, tidak hanya Prabowo yang menguasai lahan negara. Beberapa pebisnis juga memanfaatkan tanah negara untuk industri ekspor.

"Ada yang menguasai satu juta kalau digabung-gabung dan sebagainya. jadi banyak itu, hal biasa. Ini kan mereka membikin industri untuk ekspor," lanjut JK.

Semua yang menguasai lahan negara ada aturan mainnya. "Katakanlah itu dibagi empat, satu diambil kemudian ditanami di tempat lain, begitu diambil ditanam lagi, jadi begitu berputar terus, rolling terus, itu. dan itu ada UU nya," tutupnya.