Jimly imbau pansel calon hakim MK tetap independen
Merdeka.com - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Jimly Asshiddiqie meyakini pengadilan harus bersih dari segala campur tangan maupun kepentingan kelompok tertentu. Dia pun berharap agar panitia seleksi (pansel) calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK) tetap netral dan tidak berpihak.
"Itu harus diperhatikan, karena ruhnya pengadilan itu independensi. Tetapi dalam kasus yang sekarang ini sebetulnya MK kan bisa menentukan, misalnya tanpa harus ikut campur urusan teknis yang merupakan kewenangan masing-masing lembaga," ujarnya di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Rabu (17/12).
Jimly melanjutkan, pro dan kontra yang terjadi dalam pembentukan pansel sebenarnya bisa dilakukan tanpa harus dibesar-besarkan. Salah satunya, dengan mengeluarkan aturan yang melarang seluruh anggota pansel mengajukan perkara selama berlangsungnya seleksi hakim MK.
"Kan kewenangannya ada pada MK untuk melarang berperkara," ucapnya singkat.
Meski begitu, dia meminta semua pihak agar tidak ikut campur soal pembentukan dan tugas pansel yang dibentuk Presiden Joko Widodo itu.
"Tugas dari pansel, itu kan dibentuk dari pemerintah. Dia bertanggungjawab kepada publik. Kita enggak usah ikut campur," pungkasnya.
(mdk/tyo)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Cak Imin Klaim Belum Ada Lobi dan Tawaran Jabatan agar PKB Tak Ikut Hak Angket Pemilu 2024
Cak Imin mengungkapkan belum ada lobi dan tawaran dari pemerintah atau paslon Prabowo-Gibran untuk menolak hak angket kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPatokan Cak Imin: PKB Menang di Jatim, AMIN Menang
Cak Imin ini percaya diri karena selama ini PKB berhasil menang di Jawa Timur setiap pemilu.
Baca SelengkapnyaMenko PMK Jamin Kabinet Aman di Tengah Isu Menteri Mau Mundur
Muhadjir menyebut, dalam tahun politik ini banyak menteri yang mencalonkan jadi caleg maupun tim sukses.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Usai Lapor Suara PKB, Kakak Cak Imin Tegaskan Masih Bagian Koalisi Jokowi
Halim menyebut, bahwa PKB adalah koalisi pemerintahan Jokowi.
Baca SelengkapnyaTemui Buruh, Cak Imin Janji Tidak Ada Undang-Undang Simsalabim Jika Menang Pilpres 2024
Kebijakan diputuskan sesuai dengan aspirasi publik.
Baca SelengkapnyaUsai Bertemu Jimly, Airlangga: Golkar Tak Dukung Hak Angket
Hak angket merupakan kewenangan politik DPR, bukan pemerintah.
Baca SelengkapnyaAHY: Saya Sebagai Ketum Demokrat Menolak Hak Angket
AHY tegas menolak wacana hak angket untuk mengusut dugaan kecurangan pemilu
Baca SelengkapnyaCak Imin Tegaskan Koalisi Pendukung AMIN Solid Siap Mengajukan Hak Angket Kecurangan Pemilu
Cak Imin tak menjawab kapan hak angket bakal diusulkan secara resmi.
Baca SelengkapnyaTimnas AMIN Ingin Kentungan Dipasang di Istana dan MK: Pengingat Demokrasi Sedang Ada Masalah
"Saya pikir Istana hari ini harus dipasangi kentungan yang agak besar sebagai pengingat karena demokrasi sedang ada masalah," kata Jazilul.
Baca Selengkapnya