Merdeka.com - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku sempat melihat foto bendera berlambang Partai Komunis Indonesia (PKI) di salah satu jembatan di wilayah Salatiga, Jawa Tengah. Dia melihat foto bendera merah dengan gambar palu arit itu di media sosial.

"Oh ya, saya melihat di media sosial bendera bergambar PKI, terus disebarkan terus orang banyak berkomentar mbok janganlah," ungkap Ganjar usai melantik 5 penjabat pengganti kepala daerah yang maju di Pilkada serentak pada 9 Desember mendatang di Gedung Ghradika Bhakti Pradja, Kantor Pemprov Jateng Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Jawa Tengah Rabu (5/8).

Ganjar menyatakan jika memang benar-benar ada seseorang atau sekelompok orang yang berani memasang bendera bergambar palu arit di wilayah Jawa Tengah dalam jumlah banyak, maka dirinya tidak segan-segan untuk memerintahkan aparat kepolisian dan TNI menindak tegas.

"Maksud saya kalau faktanya ada, kasih ke saya. Saya tindak dengan tegas. Saya enggak main-main soal itu. Tapi kalau itu dimontase (hasil editan), ya janganlah," paparnya.

Terkait soal batalnya acara kongres anak korban 65 dibawah koordinasi Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 65 di Wisma LP3S Jalan Soekarno-Hatta Nomor 10, Salatiga, Ganjar menilai langkah yang dilakukan polisi sudah disertai dengan berbagai pertimbangan. Terutama untuk menjaga kamtibmas di Salatiga dan di Jawa Tengah.

"Bahwa kemudian aparat bertindak, mungkin aparat sudah memperkirakan apa yang dilakukan mereka memakai izin atau tidak dan sebagainya," ujarnya.

Ganjar meminta kepada YPKP dan YAPHI Solo jika akan mengadakan kegiatan yang sama seharusnya melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan kepala daerah, warga dan tokoh masyarakat setempat.

"Maksud saya, kepada teman-teman yang seperti itu dikomunikasikan saja. Apa sih agenda yang akan dibahas saya kira lebih konkret saja," ujarnya.

Ganjar menolak keras, jika kegiatan yang akan digelar oleh YPKP 65 dan YAPHI Solo dan diikuti sekitar 50 orang dari berbagai daerah di Indonesia itu membahas soal ideologi, terutama paham komunis.

"Kalau agenda ideologis (PKI) No! Kalau agenda kesejahteraan, Yes!" tegasnya keras.

Soal upaya rekonsiliasi yang dilakukan kedua lembaga tersebut terkait keberadaan korban-korban tragedi 65, Ganjar memberikan peluang untuk menawarkan ke pemerintah.

"Rekonsiliasi adalah bagian dari dulu terkait undang-undang. Tapi sayangnya dibatalkan oleh MK. Maka belum ada. Maka kalau kemudian dia menginginkan rekonsiliasi lebih jelas mungkin ditawarkan saja," ungkapnya.

Lagi-lagi Ganjar mewanti-wanti kepada kedua lembaga tersebut dan masyarakat supaya tidak membahas dan membawa ideologi komunis di Jawa Tengah.

"Sudah ditawarkan apa yang diinginkan tapi saya ulangi kalau ideologi (komunis) no!" pungkas Ganjar.