Jelang pemilu, BPK beri arahan Jokowi, Airin dan Ridwan Kamil
Merdeka.com - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menghadiri Forum Komunikasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) - Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) - dan Aparat Penegak Hukum (APH) di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (29/10).
Pantauan merdeka.com, Jokowi tiba di lokasi sekitar pukul 08.15 WIB. Jokowi mengenakan pakaian yang tidak biasanya. Hari ini, Jokowi mengenakan setelan jas hitam dengan sepatu pantofelnya.
Namun, tidak hanya Jokowi yang datang ke acara BPK tersebut, Menteri Agama RI Suryadharma Ali, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah serta Wali Kota Bandung Ridwan Kamil juga turut hadir dalam acara BPK tersebut. Airin mengenakan batik berwarna ungu dan jilbab pink. Dia datang satu jam setelah Jokowi tiba sekitar pukul 09.15 WIB.
Airin langsung duduk di baris kedua tepat di belakang Jokowi. Acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Forum ini diadakan dalam rangka menyongsong Pemilu 2014. BPK menilai banyak terjadi penyimpangan keuangan negara menjelang pemilu. Kecenderungan itu berupa peningkatan intensitas belanja bantuan, sosial, hibah, dan bantuan dan barang.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi meminta KPU dan para penyelenggara Pemilu memastikan tata kelola pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan dengan baik.
Baca SelengkapnyaSebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara, presiden merupakan penyelenggara pemilihan.
Baca SelengkapnyaMeski belum sampai ke mejanya, Jokowi menyebut surat pengunduran diri Firli telah diterima Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penyaluran perdana Bantuan Pangan Beras 2024 ini diserahkan langsung oleh Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi menyebut Pemilu 2024 sangatlah kompleks karena melibatkan 204.807.222 orang, di 38 provinsi, 514 kabupaten/kota, 7.277 kecamatan, 83.771 desa.
Baca SelengkapnyaKetika penyidik merasa telah terpenuhi alat bukti, maka tentu kedua penyelenggara negara itu akan ditetapkan sebagai tersangka.
Baca SelengkapnyaPresiden menyampaikan pemenuhan kebutuhan pangan merupakan prioritas pemerintah saat ini.
Baca SelengkapnyaJokowi menjelaskan bahwa bantuan pangan berupa beras bisa dilanjutkan setelah bulan Juni jika anggaran negara mencukupi.
Baca SelengkapnyaDia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca Selengkapnya