Jelang New Normal, PPP Minta Pemerintah Buat Aturan Tegas kepada Pengusaha
Merdeka.com - Fraksi PPP DPR RI menyoroti rencana penerapan new normal di bidang ekonomi yang sebentar lagi akan diterapkan. Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi alias Awiek meminta pemerintah pusat memberikan aturan tegas kepada pengusaha terutama soal protokol kesehatan.
"Pemerintah harus memastikan pihak-pihak yang terlibat dalam dunia usaha mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan yakni jaga jarak, memakai masker dan sering cuci tangan," kata Awiek di Jakarta, Selasa (2/6).
"Untuk itu dibutuhkan ketegasan regulasi dan kedisiplinan menjalankan regulasi tersebut," tambahnya.
Awiek menyebut ketegasan pemerintah diperlukan agar tidak ada lagi yang abai pada protokol kesehatan. "Sangat dibutuhkan ketegasan," ucapnya.
Selain itu, menjelang new normal, Fraksi PPP mengingatkan agar pemerintah mampu mencegah perluasan PHK.
"Konsekuensi jaga jarak, maka dikhawatirkan akan terjadi pengurangan tenaga pekerja yang berimbas pada PHK. Karena itu negara harus hadir melindungi pekerja dan jangan sampai PHK meluas," terangnya.
PPP lantas mengusulkan adanya shift-shift atau pengaturan jam kerja bergilir untuk meminimalisir PHK. "Perlu alternatif lain seperti membuat jam operasional diperpanjang dan pekerja bergiliran sehingga PHK bisa diminimalisasi," katanya.
Reporter: Delvira HutabaratSumber: Liputan6.com
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Segini Potongan Pajak yang Ditanggung Pekerja dengan Aturan PPh Terbaru
Aturan ini bukan merupakan peraturan baru, melainkan sudah diterapkan sejak tahun lalu untuk mempermudah dalam penghitungan PPh 21.
Baca SelengkapnyaPemerintah Perpanjang Bantuan Sosial Tambahan Hingga Juni
Pemerintah sedang mencari formula terkait kenaikan harga beras di pasaran.
Baca SelengkapnyaPemerintah Buka Loker 1,3 Juta Formasi PPPK, Ini Syarat Batas Usia Pelamar
Tahun 2024 pemerintah membuka lowongan kerja sebanyak 1,3 juta formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Penjelasan Lengkap Ditjen Pajak soal Peraturan Terbaru PPh 21
Ditjen Pajak menargetkan alat bantu tersebut dapat digunakan mulai pertengahan bulan Januari 2024.
Baca SelengkapnyaPemerintah Bantah Kenaikan Harga dan Kelangkaan Beras Akibat Program Bansos Pangan, Begini Penjelasannya
Pemerintah membantah kenaikan harga dan kelangkaan beras karena program bansos pangan yang aktif dibagikan belakangan ini.
Baca SelengkapnyaPemerintah Resmi Terapkan Aturan Baru Tarif Efektif PPh 21, Begini Cara Memahaminya
Aturan baru mengenai tarif efektif PPh 21 ini berlaku mulai 1 Januari 2024.
Baca SelengkapnyaPengusaha Soal Penundaan Pajak Hiburan: Hanya Sementara, Bukan Solusi
Pengusaha menyebut, penundaan pajak hiburan yang diserukan Luhut Panjaitan hanya sementara.
Baca SelengkapnyaTernyata, Kenaikan PPN 12 Persen Jadi Tertinggi di Asia Tenggara
Kenaikan PPN dengan menggunakan single tarif dapat menyebabkan semakin menurunnya daya saing industri.
Baca SelengkapnyaJelang Pencoblosan, Anies Berharap Tidak Ada Lagi Pelanggaran Etik
DKPP menyatakan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari melanggar etik.
Baca Selengkapnya