Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan para pejabat negara tidak menerima bingkisan atau parcel. Peringatan ini sudah disampaikan lembaga antirasuah dalam bentuk surat ke setiap kementerian maupun institusi negara.

"Kami sudah kirimkan suratnya baru ditandatangani pimpinan kepada semua kementerian atau institusi. Imbauan untuk tidak menerima parcel," kata Plt Wakil Ketua KPK, Johan Budi SP, dalam keterangan pers di gedung KPK, Jakarta, Kamis (2/7).

Johan mengungkapkan, berdasarkan pengalaman sebelumnya masih banyak para pejabat yang tidak taat dengan peraturan tersebut. Dari banyaknya pejabat di tanah air, hanya puluhan pejabat yang mau melaporkan penerimaan parcel itu.

"Itu ada dua hal yang mungkin terjadi. Pertama, memang ada menerima tapi tidak dilaporkan karena dia tidak tahu dan kedua dia tidak menerima parcel," ungkap Johan.

Lebih jauh Johan mengatakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merupakan pihak yang taat untuk melaporkan penerimaan parcel. Bahkan, Kemenkeu merupakan salah satu lembaga yang mendapat piagam penghargaan.

"Diukur setahun. Dulu kan hari antikorupsi kita kasih semacam piagam. Kalau enggak salah Kemenkeu termasuk yang dapat," tandasnya.