Janji tuntaskan kasus GKI Yasmin, Kemenag gelar seminar terbuka

Merdeka.com - Menteri Agama Lukman Hakim Syaifuddin membenarkan pertemuan tertutup dengan anggota Watimpres Albert Hasibuan membahas masalah pluralisme dan kerukunan beragama. Menurut Lukman, dalam waktu dekat Kemenag akan melakukan seminar terbuka untuk membahas pluralisme beragama yang salah satunya membahas GKI Yasmin.

"Semua kasus di Indonesia, tidak spesifik ke situ (GKI Yasmin). Pada Sabtu, kita akan lakukan seminar besar untuk dengar masukan-masukan dan semua akan jadi masukan bagi menteri akan datang terkait pemetaan masalah terkait perlindungan agama terhadap setiap umat agama di Indonesia dilengkapi dengan solusi," kata Lukman usai melakukan pertemuan dengan Albert di kantor Kemenag, Jalan Lapangan Banteng Barat, Jakarta Pusat, Jumat (19/9).

Menurut Lukman, ada tiga tema besar dalam agenda tersebut. Pertama membahas bagaimana perlindungan negara terhadap umat beragama secara keseluruhan. Kedua bagaimana penyikapan negara terkait dengan rumah-rumah ibadah yang beberapa kasusnya kita tahu belum tuntas. Ketiga bagaimana perlindungan negara termasuk pelayanan terhadap umat agama di luar 6 agama," ujar Lukman.

Sementara untuk masalah GKI Yasmin yang telah diputus MA tetapi terjadi pembangkangan hukum yang dilakukan Pemkot Bogor dengan menyegel tempat beribadah umat Kristen itu, Lukman mengaku akan melakukan komunikasi dengan beberapa pihak yang menentang putusan itu termasuk Pemda Bogor.

"Nah ini yang baik yang perlu kemudian dikomunikasikan dengan yang lain. Ini bagian yang perlu ditindaklanjuti," kata politisi PPP itu.

Seperti diketahui, Jemaat GKI Yasmin Kodya Bogor merasa mengalami diskriminasi oleh Pemda Bogor terkait putusan Mahkamah Agung dan Ombudsman RI, karena tak mengindahkan keputusan tersebut. Keputusan itu mencabut pembekuan GKI Yasmin.

Sebab, hingga kini Pemkot Bogor masih menyegel tempat ibadah jemaat Kristen tersebut. Merasa terjadi pembangkangan hukum yang dilakukan Pemkot Bogor, para jemaat itu kerap melakukan ibadah dua mingguan di depan Istana Merdeka, Jakarta, supaya pemerintah memberikan keadilan hukum yang jelas.