Janji Fadli Zon dan KPK yang terombang-ambing
Merdeka.com - Sebuah acara berskala dunia digelar di Yogyakarta. Tajuknya pun cukup bonafit. Global Conference of Parliamentarians Against Corruption (GOPAC) atau Konferensi Parlemen Dunia Melawan Korupsi yang keenam. Tentu acara itu bukan main-main, lantaran perwakilan DPR dari berbagai negara hadir.
Dalam gelaran itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon, terpilih menjadi Presiden GOPAC. Dia didampingi Paula Bertol dari Argentina sebagai Wakil Presiden.
Fadli terpilih dalam konferensi digelar di Hotel Royal Ambarukmo, Yogyakarta, kemarin. Politikus Partai Gerindra itu menjadi presiden pertama GOPAC berasal dari Indonesia.
"Ini menjadi tanggung jawab yang besar bagi saya, sebuah kepercayaan yang besar buat saya, saya merasa terhormat atas kepercayaan, semoga ini menjadi awal yang baik bagi Indonesia," kata Fadli Zon dalam jumpa pers.
Menurut Fadli, terpilihnya dia sebagai presiden GOPAC mengharuskannya memikirkan bagaimana cara memerangi korupsi di negara-negara lain, tidak cuma di Indonesia.
"Masalah korupsi ini menjadi masalah global, karena itu yang menyelesaikan tidak bisa hanya masing-masing negara. Kita harus saling mendukung untuk melakukannya," sesumbar Fadli.
Fadli mengatakan, GOPAC memiliki posisi strategis. Sebab parlemen sebagai fungsi legislatif dan pengawasan bisa berperan besar dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Tentu tidak bisa hanya eksekutif atau lembaga khusus pemberantasan korupsi, seperti KPK di Indonesia. Parlemen juga bisa punya peran besar," ucap Fadli.
Dalam masa jabatannya selama dua tahun ke depan, Fadli Zon menjanjikan bakal fokus dalam penerapan Deklarasi Yogyakarta, merupakan hasil dari pelaksanaan GOPAC di Yogyakarta.
"Kita ingin mendorong, merekomendasikan pengadilan korupsi internasional. Ini salah satu agenda pentingnya," lanjut Fadli.
Konferensi Parlemen Dunia Melawan Korupsi keenam juga menghasilkan Deklarasi Yogyakarta. Kesepakatan itu disetujui oleh 79 perwakilan negara hadir.
Dalam deklarasi itu, ada 20 poin penting kesepakatan buat melakukan pemberantasan korupsi secara global. Fadli mengatakan, 20 poin dalam Deklarasi Yogyakarta itu bersumber dari dialog beberapa kali.
(mdk/ary)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Akui Kepercayaan Terhadap KPK Kurang, Mahfud Ingin Kembalikan UU KPK Lama Jika Terpilih Jadi Wapres
Mahfud menegaskan keberadaan lembaga antirasuah itu masih sangat dibutuhkan untuk memberantas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
Baca SelengkapnyaKPK Panggil Wakil Ketua MPR Fadel Muhammad jadi Saksi Kasus Korupsi APD Kemenkes
KPK memanggil Wakil Ketua MPR RI Fadel Muhammad Al-haddar untuk diperiksa keterkaitannya atas kasus korupsi pengadaan Alat Alat Pelindung Diri (APD) Kemenkes RI
Baca SelengkapnyaKPU Pastikan Tidak Ubah Format Debat Capres Meski Dikritik Jokowi
Debat sudah berlangsung sebanyak tiga kali dan menjadi kesepakatan sampai debat terakhir.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Skandal Pungli di Rutan KPK, 93 Pegawai Diduga Terlibat Termasuk Karutan Ahmad Fauzi
Tak tanggung-tanggung, diduga sebanyak 93 pegawai lembaga antirasuh terlibat dalam skandal pungli ini.
Baca SelengkapnyaJK Ungkap Penyebab Pemilu 2024 Diwarnai Protes
Demokrasi tidak berjalan sesuai yang diharapkan dan didambakan oleh rakyat.
Baca SelengkapnyaHari Ini, KPK Gelar Adu Gagasan Antikorupsi ke Capres Cawapres
Format PAKU Integritas tidak seperti forum debat ala KPU (Komisi Pemilihan Umum)
Baca SelengkapnyaKPU Rampingkan Tema Debat Keempat Pilpres 2024, Berikut Detilnya
Komisioner KPU mengatakan, salah satu hal yang disepakati adalah tentang tema debat yang awalnya mengandung tujuh tema dirampingkan menjadi enam.
Baca SelengkapnyaTerseret Skandal Pungli, Segini Harta Kepala Rutan KPK Achmad Fauzi
Skandal pungli di Rutan KPK itu diduga melibatkan 93 pegawai.
Baca SelengkapnyaJK Nilai Hak Angket Dugaan Kecurangan Pemilu 2024 Cegah Parlemen Jalanan
JK kembali mengajak pihak-pihak keberatan dengan hasil Pemilu 2024 menempuh jalur konstitusional.
Baca Selengkapnya