Merdeka.com - Persidangan kasus dugaan mark up anggaran pengadaan proyek Uninterruptible Power Supply (UPS) pada APBD-P 2014 dengan tersangka Alex Usman terus bergulir. Kemarin, giliran Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama memberikan kesaksian.

Sebelumnya, Ahok, sapaan Basuki, berjanji akan membongkar praktik mark up dalam anggaran tersebut. Meskipun selama ini cukup banyak komentar yang dia sampaikan saat kasus ini terendus ke publik.

"Iya lah (akan membongkar kasus pengadaan UPS)," tegas mantan politisi Gerindra ini.

Namun saat persidangan kemarin digelar, hampir tak ada keterangan baru yang diungkap Ahok. Sama seperti penjelasan-penjelasan Ahok sebelumnya, dia tak mengetahui bagaimana bisa anggaran itu masuk di APBD-P 2014.

Saya baru tahu kasus ini setelah ribut-ribut APBD 2015 dan saya tidak tahu kapan masuk anggaran tersebut," kata Ahok saat bersaksi untuk terdakwa Alex Usman di ruang sidang Tipikor, Kemayoran, Jakarta,Kamis (4/2).

"Enggak mungkin itu ada anggaran UPS dan semua merasa tidak tahu anggaran itu," tambahnya.

Ahok juga menjelaskan bahwa dirinya sempat emosi saat diperiksa di Bareskrim, Mabes Polri saat itu. Dia emosi lantaran anggaran UPS tersebut tidak ada di APBD.

"Sampe saya tulis tuh, 'ini pemahaman nenek lu kasih tau tuh sama anggota dewan. Saking emosinya Karena kesel gak ada tuh anggaran UPS," ucapnya dengan nada rada keras.

Ahok menegaskan berkali-kali bahwa anggaran UPS tidak ada dalam APBD. "Jadi saya tidak tahu kapan munculnya. Tapi setelah periksa ulang APBD 2014, tidak ada menyebutkan barang-barang UPS. Kalau mau beli genset daripada beli UPS," tambahnya.

Tidak hanya itu Ahok menegaskan dalam penyusunan anggaran, kepala daerah menunjuk Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

"Yang bekerja sama dengan dewan untuk menentukan anggaran berdasarkan KUA-PPAS. Jadi tidak boleh anggaran keluar dari KUA-PPAS. Kalau mereka keluar dari sini, saya kira itu penyimpangan," jelasnya.