Merdeka.com - Jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut mantan pejabat Kementerian Kesehatan Rustam Syarifudin Pakaya, 5 tahun penjara. Rustam tersangkut kasus korupsi pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan tahun anggaran 2007.

"Terdakwa Rustam Syarifudin Pakaya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi," kata jaksa Agus Salim saat membacakan tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Selasa (6/11).

"Maka dari itu kami meminta agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjatuhkan hukuman kepada terdakwa 5 tahun penjara dikurangi masa tahanan dan pidana denda Rp 250 juta subsider enam bulan kurungan. Tambahan pidana, yakni membayar uang pengganti kepada negara Rp 2,470 miliar, selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika terdakwa tidak sanggup membayar diganti pidana tiga tahun penjara," imbuhnya.

Menurut jaksa, hal-hal yang memberatkan adalah Rustam tidak menyesali perbuatannya dan mempengaruhi hidup orang banyak karena mengambil uang negara.

Rustam Pakaya yang juga mantan Direktur Sumber Daya Manusia dan Pendidikan Rumah Sakit Kanker Dharmais dan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis di Kementerian Kesehatan itu dianggap bersalah lantaran memperkaya diri sebesar Rp 2,47 miliar dalam proyek pengadaan alat kesehatan pada tahun anggaran 2007.

Rustam dianggap telah mengatur proses pemenangan tender pengadaan alat kesehatan itu dan memenangkan PT Indofarma Global Medika. Padahal, PT IGM hanya meminjamkan nama perusahaan buat mengikuti tender. Sebanyak 35 alat kesehatan medis dan non medis PT IGM itu disediakan oleh PT Graha Ismaya setelah meneken perjanjian terlebih dulu dengan. Jumlahnya pun sama dengan yang diterima setelah PT IGM menang dengan nilai sebesar Rp 33,515 miliar. PT GI tidak dapat ikut tender lantaran sudah masuk dalam daftar hitam Kementerian Kesehatan.

Rustam juga dianggap mengarahkan kepada spesifikasi alat tertentu dengan cara meminta panitia pengadaan menyusun rincian kebutuhan alat berpedoman dari brosur tertentu. Dia juga tidak meminta panitia melakukan survei harga dan spesifikasi alat kesehatan dimau di pasar bebas.

Dalam proyek pengadaan itu, pengumuman lelang juga tidak dilaksanakan secara terbuka dan menyalahi aturan pemerintah. Jarak pengumuman pertama dan kedua pun tidak boleh terlalu jauh.

Dalam persidangan yang lalu, Rustam ternyata tidak mempunyai kualifikasi sebagai kuasa pengguna anggaran dan pejabat pembuat komitmen. Hanya ketua panitia lelang, Rochman Arief, yang punya kualifikasi itu.

Namun, Rustam berkilah dia terpaksa menjalankan perintah mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari saat ditunjuk menjadi Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam proyek pengadaan alat kesehatan lima tahun lalu. "Karena pak Sekjen (Syafii Ahmad) menolak terlibat dalam proyek itu, maka semua tanggung jawab dilimpahkan kepada saya," kata Rustam dalam persidangan yang lalu. Dia pun mengatakan Siti dan Syafii yang memerintahkan pengalihan dana Rp 80 miliar buat penyediaan vaksin flu burung menjadi proyek pengadaan alat kesehatan itu.

Rustam diduga menerima cek perjalanan Bank Mandiri dari Direktur PT GI, Masrizal Achmad Syarief. Dia juga diduga memberikan cek itu kepada mantan Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari dan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Syafii Ahmad, yang sudah divonis dalam kasus pengadaan lainnya di Kementerian Kesehatan. Dalam kasus ini negara mengalami kerugian hingga Rp 22,051 miliar. Dengan cek itu, dia membeli rumah mewah di Jalan Mendut, Menteng, Jakarta Pusat, milik Iwan Cahyadikarta sebesar Rp 5 miliar.

Penyidik KPK menelusuri aliran uang itu lewat nomor seri tertera di cek perjalanan Bank Mandiri itu. Dalam dakwaan, Siti Fadilah Supari diduga menerima uang sebesar Rp 1,27 miliar, Else Mangundap Rp 850 juta, Amir Syamsuddin Ishak Rp 100 juta, Mediana Hutomo dan suaminya, Gunadi Soekemi, Rp 100 juta, Tan Suhartono Rp 150 juta, Tengku Luckman Sinar Rp 25 juta, PT Indofarma Global Medika Rp 1,763 miliar, PT Graha Ismaya Rp 15,226 miliar.

Rustam dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.