Merdeka.com - Sidang terdakwa kasus korupsi pengadaan simulator kemudi uji klinik Surat Izin Mengemudi roda dua dan empat di Korps Lalu Lintas Polri pada 2011, Budi Susanto, dilanjutkan hari ini dengan agenda pembacaan tuntutan. Tetapi sayang, tim jaksa pada Komisi Pemberantasan Korupsi malah membuat sidang diundur lantaran hadir terlambat.

Sidang Budi dijadwalkan digelar pukul 13.00 WIB. Tetapi tim jaksa yang digawangi oleh Medi Iskandar Zulkarnain dan Iskandar Marwanto baru tiba di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, pukul 15.00 WIB. Saat ditanya kenapa mereka hadir terlambat, keduanya cuma senyum.

Menurut Jaksa Medi, tebal berkas tuntutan buat Budi mencapai 764 halaman. Tetapi menurut dia tidak semua bagian akan dibacakan.

"Berkasnya 764 halaman, tapi enggak semua dibacakan. Sidangnya dimulai habis Ashar," kata Jaksa Medi kepada para pewarta di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (2/1).

Dalam surat dakwaan jaksa disebutkan, Budi Susanto bersama-sama dengan Inspektur Jenderal Polisi Djoko Susilo, Brigadir Jenderal Polisi Didik Purnomo, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia Sukotjo Sastronegoro Bambang (masing-masing penuntutan dalam berkas terpisah), serta Ajun Komisaris Besar Polisi Teddy Rusmawan, dinyatakan turut melakukan tindak pidana korupsi dalam pengadaan simulator kemudi uji klinik SIM roda dua dan empat.

Budi bersama Teddy juga dianggap mengatur proses lelang simulator seolah-olah memenangkan PT CMMA dalam proyek itu. Padahal, lanjut jaksa, PT CMMA mensubkontrakkan pekerjaan ke PT Inovasi Teknologi Indonesia milik Sukotjo Sastronegoro Bambang.

"Terdakwa memperkaya diri sebesar Rp 88,446,926.695 miliar, dan orang lain, yaitu Irjen Pol Djoko Susilo sebesar Rp 36,934 miliar, Brigjen Pol Didik Purnomo Rp 50 juta, Sukotjo Bambang Rp 3 miliar," kata Jaksa Medi Iskandar Zulkarnain saat membacakan surat dakwaan Budi Susanto, pertengahan September lalu.

Dalam dakwaan, Budi juga dianggap telah memperkaya Primer Koperasi Polri (Primkoppol) Rp 15 miliar, Wahyu Indra Pramugari (anggota Inspektur Pengawasan Umum) Rp 500 juta, Darsian Rp 50 juta, Gusti Ketut Gunawa Rp 50 juta, dan Warsono Sugantoro Rp 20 juta.

"Terdakwa dianggap merugikan negara sebesar Rp 144, 984 miliar, atau setidak-tidaknya Rp 121 miliar," ujar Jaksa Andi Suharlis.

Budi didakwa dengan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 juncto Pasal 65 Ayat 1 KUHPidana.