Jaksa KPK minta hakim Tipikor tolak keberatan Jero Wacik

Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK meminta majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak nota keberatan terdakwa mantan Menteri ESDM Jero Wacik. JPU juga meminta majelis hakim menyatakan surat dakwaan sah dan memenuhi syarat formil.

"Meminta majelis hakim memutuskan putusan sela sebagaimana berikut. Pertama, menolak seluruh keberatan terdakwa Jero Wacik dan tim penasihat hukumnya. Dua, menyatakan surat dakwaan adalah sah dan memenuhi syarat formil dan materil dan memenuhi ketentuan 143 KUHAP untuk dijadikan dasar memeriksa, mengadili dan memutus perkara atas nama Jero Wacik. Tiga, menyatakan pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat berhak untuk mengadili dan berhak menetapkan pemeriksaan atas nama Jero Wacik dilanjutkan," kata JPU KPK Yadyn dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Selasa (29/9).

Sebelumnya, Jero Wacik menyampaikan sejumlah keberatan terhadap surat dakwaan tersebut pada persidangan yang digelar 22 September 2015 lalu. Saat itu, ada tiga butir keberatan yang diajukan Jero Wacik.

Pertama, menceritakan riwayat hidup singkat dan prestasi Jero saat menjabat sebagai Menbudpar 2004-2011 dan Menteri ESDM 2011-2014; kedua penetapan Jero Wacik sebagai tersangka oleh KPK adalah bentuk kesewenang-wenangan karena KPU sudah menetapkan dirinya sebagai anggota DPR 2014-2019 pada 1 Oktober 2014; ketiga Jero menilai perbuatannya adalah kesalahan administrasi yang dikriminalkan.

"Terhadap riwayat hidup dan prestasi terdakwa saat menjabat sebagai Menbudpar 2004-2011 dan Menteri ESDM 2011-2014 tidak termasuk dalam materi keberatan atau eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 UU No 8/1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata (KUHAP)," ungkap jaksa Yadyn.

Soal keberatan Jero Wacik atas penetapan dirinya sebagai tersangka, JPU menegaskan hal itu sudah melalui proses hukum. Dia menegaskan hal itu sudah sesuai dengan tata laksana hukum acara pidana dan telah terbukti di praperadilan.

"Sudah diujui dalam sidang praperadilan atas nama Jero Wacik. Hakim tunggal Sihar Purba di PN Jakarta Selatan sudah menolak permohonan praperadilan atas nama Jero Wacik sehingga penetapan tersangka atas nama Jero Wacik adalah sah dan bersesuaian secara hukum," katanya.

Majelis hakim yang dipimpin oleh Hakim Sumpeno akan menyampaikan putusan sela pada 6 Oktober.

"Setelah mendengar tangapan majelis akan mengagendakan putusan sela dan akan kami tunda pada hari Selasa, 6 Oktober," kata Ketua Majelis hakim Sumpeno.