Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Luthfi Hasan Ishaaq menerima tunjangan Rp 20 sampai Rp 50 juta dari DPP PKS setiap bulan. Tetapi, Luthfi juga mesti menyetor Rp 10 juta ke DPP PKS setiap bulan.

"Diketahui terdakwa setiap bulan juga mesti menyetor uang ke DPP PKS sesuai jabatan, yakni Rp 10 juta. Terdakwa juga mendapat tunjangan perjalanan dan lain-lain sebesar Rp 20-50 juta dari DPP PKS tiap bulan," kata Jaksa Rini saat membacakan berkas dakwaan Luthfi, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (24/6).

Penuntut umum pun menduga Luthfi Hasan Ishaaq melakukan pencucian uang. Menurut penuntut umum, perolehan harta mantan Presiden PKS itu tidak sesuai dengan profil dia sebagai anggota DPR.

"Berdasarkan berita negara dalam dokumen laporan harta kekayaan penyelenggara negara, pada 2003 saat hendak mencalonkan diri sebagai anggota DPR, terdakwa hanya memiliki kekayaan Rp 381,3 juta. Perolehan harta setelah itu tidak sesuai profil penghasilan terdakwa sebagai anggota DPR," kata Jaksa Rini Triningsih.

Menurut Jaksa Rini, Luthfi diduga menempatkan sejumlah uang yang patut diduga sebagai hasil tindak pidana korupsi. Seluruh harta berupa uang, tanah, rumah, dan kendaraan itu tidak dilaporkan dalam LHKPN sebelum menjadi dan sesudah menjabat anggota DPR.

"Seluruh harta itu sengaja tidak dicantumkan terdakwa dalam dokumen LHKPN pada 2003 dan perubahannya pada 2009, serta diatasnamakan orang lain dan patut diduga buat menyembunyikan atau menyamarkan kepemilikan harta," ujar Jaksa Rini.

Menurut Jaksa Rini, penghasilan Luthfi sebagai anggota DPR setiap bulan adalah Rp 52 juta. Jika dijumlah dalam setahun mencapai Rp 707 juta.

Jaksa menjerat Luthfi dengan Pasal 3 dan atau Pasal 4, dan atau Pasal 5 Undang-Undang No 15 Tahun 2002 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.