Merdeka.com - Jaksa Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan pengerahan massa yang dilakukan oleh Hartati Murdaya mengganggu persidangan. Hal itu tercantum dalam berkas tuntutan dibacakan hari ini.

"Memperluas lahan dilakukan secara tidak sehat padahal bisa dilakukan untuk keadilan sosial masyarakat. Terakhir perbuatan terdakwa memobilisasi masa mengganggu proses perkara," kata Jaksa Edy Hartoyo saat membacakan berkas tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin (14/1).

Jaksa pun tidak menyatakan ada hal meringankan istri pengusaha Murdaya Poo dalam tuntutan perkara suap itu. Dia pun dianggap menyebabkan tidak optimalnya investasi di wilayah timur Indonesia.

Perbuatan Hartati juga dianggap tidak mendukung upaya pemerintah dalam melakukan tindak pidana korupsi. Hartati juga tidak secara terus terang mengakui perbuatannya.

Memang saban sidang, massa pendukung mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu selalu memenuhi ruang sidang. Kadang-kadang, mereka bejubel sampai ruang tunggu Pengadilan Tipikor, Jakarta. Akibatnya, hawa ruang sidang pun panas dan menyulitkan wartawan saat meliput. Apalagi para pewarta foto dan kameramen stasiun televisi harus berdesakan dengan pendukung Hartati saat bersaing mengambil gambar.

Hari ini Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Hartati dengan pidana penjara selama lima tahun dan denda Rp 200 juta subsider empat bulan kurungan. Dia bersalah melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto 55 ayat 1 ke-(1) KUHPidana.

Atas tuntutan hakim itu, Hartati dan penasehat hukumnya akan mengajukan nota pembelaan. Hakim Ketua Gusrizal Lubis menjadwalkan sidang dilanjutkan pada Senin pekan depan.