Jaksa Agung sebut Jokowi tidak akan beri grasi bandar narkoba
Merdeka.com - Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, Presiden Joko Widodo tidak memberi toleransi terhadap pengedar narkoba. Bentuknya, lanjut Prasetyo, eksekusi terhadap terpidana mati. Hal ini, menurut Prasetyo, lantaran Indonesia sudah menjadi negara produsen narkoba, bukan lagi hanya sebagai pengguna.
"Kita sudah jadi negara produsen, akan diaplikasikan (hukum mati), iya, kalau aspek hukumnya sudah selesai, langsung eksekusi, enggak tunggu lama-lama. Karena setiap terpidana mati memiliki hak PK (peninjauan kembali)," kata Prasetyo di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/11).
Prasetyo mengatakan, 5 terpidana mati kasus narkoba di beberapa kota, di antaranya adalah Jakarta dan Banten. "Semua proses hukumnya harus diikuti dulu, kita enggak bisa eksekusi langsung," imbuh Prasetyo.
Terkait dengan potensi Presiden Joko Widodo memberikan grasi kepada terpidana mati, Prasetyo yakin permohonan grasi akan ditolak Presiden.
"Grasi ditolak mungkin, kita enggak tahu, kita enggak akan kompromi, terutama bandar narkoba, enggak ada ampun. Saya belum tahu persis, tapi beliau berkata akan menindak keras," tegas Prasetyo.
Prasetyo memaparkan, hukuman mati kasus narkoba ada 68 yang belum dieksekusi. "Menunggu sampai aspek yuridisnya. Yuridis berkaitan dengan masalah hukum, mereka bisa upaya hukum biasa dan luar biasa. Biasa itu banding, kasasi, luar biasa grasi dan PK. Ini perlu waktu. Bandar semua, dari asing juga. Ada 68," jelas Prasetyo.
Untuk kasus Schapelle Corby, pengedar narkoba asal Australia yang diberi grasi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tahun 2012 silam, Prasetyo mengatakan, pemberian grasi tersebut merupakan kebijakan pemerintahan yang lalu.
"Kalau Corby dulu saya menangani juga, tapi kan itu pemerintah sebelumnya, bukan presiden yang sekarang. Kalau sudah melalui tahapan semua, ya dieksekusi," ucap Prasetyo.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Puji MA Berhasil Tangani 99,47% Perkara Sepanjang 2023: Perkembangan yang Sangat Bagus
"Saya memperoleh laporan di tahun 2023 Mahkamah Agung berhasil memutus hingga 99,47 persen perkara."
Baca SelengkapnyaJokowi Ungkap Alasan Naikkan Pangkat Prabowo Jadi Jenderal Kehormatan TNI
Usulan kenaikan pangkat Prabowo ini merupakan usulan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Baca SelengkapnyaJokowi Sindir Kantor Pemda Dicat Sesuai Warna Parpol Penguasa
Menurut Jokowi, setiap daerah harus menonjolkan keunggulan yang dimiliki agar setiap daerah memiliki perbedaan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Dapat Arahan Khusus dari Jokowi, Kaesang Yakin Prabowo-Gibran Menang di Jateng
Kaesang menyebut pertemuan tersebut merupakan bentuk dukungan Jokowi kepada PSI yang menargetkan lolos ke parlemen pada Pileg 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi Dituding Tidak Netral, TKN Jelaskan Aturan Hukum Perbolehkan Presiden Dukung Capres
Jokowi memiliki hak individu untuk mendukung paslon manapun.
Baca SelengkapnyaJokowi: Dampak Perubahan Iklim Nyata, Imbasnya Kerugian Gagal Panen
"Kekeringan panjang, hujan yang juga terus menerus sehingga menyebabkan banyak gagal panen," kata presiden.
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir
Hasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.
Baca SelengkapnyaJokowi Tegaskan Kelangkaan Beras Tak Ada Hubungan dengan Bantuan Pangan
Dia mengatakan, bantuan pangan yang diberikan pemerintah ke masyarakat mampu menahan harga beras agar tidak naik.
Baca Selengkapnya