Merdeka.com - Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin memerintahkan anggotanya untuk segera memerintahkan penyidik Polres Cirebon untuk menyerahkan tersangka Nurhayati serta barang bukti ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Diketahui, Nurhayati, mantan bendahara Desa Citemu turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi anggaran APBDes tahun 2018-2020 yang diduga dilakukan tersangka Kades bernama Supriadi senilai Rp 818 juta.

"Jaksa Agung selaku Penuntut Umum Tertinggi telah memerintahkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, melalui Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk segera memberikan petunjuk dan memerintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon untuk segera memerintahkan Penyidik Polres Kabupaten Cirebon, guna menyerahkan Tersangka dan Barang Bukti (Tahap II) ke Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon, mengingat Kepala Kejaksaan Negeri telah mengeluarkan P-21," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Leonard Eben Ezer Simanjuntak dalam keterangannya, Senin (28/2).

Menurutnya, setelah tahap II itu dilaksanakan. Selanjutnya, JPU akan mengambil langkah untuk menyelesaikan perkara yang menjadi perbincangan warganet tersebut.

"Setelah Tahap II dilaksanakan, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum yang akan mengambil langkah penyelesaian perkara tersebut serta mengambil langkah hukum yang tepat dan terukur untuk melindungi hak-hak Tersangka sesuai Hukum Acara Pidana," tutupnya.

Penetapan Tersangka Nurhayati Petunjuk JPU

Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto memastikan penetapan tersangka terhadap mantan bendahara Desa Citemu, Nurhayati atas petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (JPU). Hal ini diketahui berdasarkan hasil pertemuan antara dirinya dengan pihak Kejaksaan Agung.

"Tadi malam saya ketemu dengan Jampidsus Pak Febri dan Jampidum Pak Fadil membahas masalah P21 Nurhayati, sepakat bahwa Penyidik Polresta Cirebon mentersangkakan N atas petunjuk JPU," kata Agus saat dihubungi, Senin (28/2).

Dengan begitu, nantinya Kejaksaan Agung (Kejagung) bakal melakukan pemeriksaan secara internal dalam lingkungan Kejaksaan Negeri (Kejari) Cirebon.

"Oleh karena itu, pihak Kejagung akan melakukan pemeriksaan di lingkungan Kejari Cirebon (Beliau-beliau sepakat dengan hasil gelar perkara di Bareskrim)," ujarnya.

Ia mengungkapkan, pemeriksaan terhadap lingkungan Kejari Cirebon tersebut juga berdasarkan perintah dari Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin.

"Perintah Bapak Jaksa Agung untuk pemeriksaan (itu yang saya dapatkan informasi saat bertemu beliau-beliau)," ungkapnya.

Jenderal bintang tiga ini menyebut, hasil dari pemeriksaan tersebut nantinya bakal bersurat ke Bareskrim Polri untuk dihentikannya penuntutan kasus itu.

"Hasil pemeriksaan nanti, akan dibuatkan surat ke Bareskrim untuk mohon perkara yang sudah P21 tersebut dilimpahkan ke Kejati Jabar untuk dihentikan penuntutannya, karena tidak cukup bukti (SKPP)," sebutnya.

"Nanti kami akan pertimbangkan bila memang jelas akan dihentikan penuntutannya untuk tahap 2 Nurhayati dengan pendampingan sampai diterbitkan SKPP-nya," sambungnya.

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat melakukan eksaminasi atau menguji dan mengevaluasi kembali perkara korupsi APBDes, Cirebon, khususnya mengenai status tersangka Nurhayati.

Diketahui, Nurhayati, mantan bendahara Desa Citemu turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi anggaran APBDes tahun 2018-2020 yang diduga dilakukan tersangka Kades bernama Supriadi senilai Rp 818 juta.

Nurhayati ramai diperbincangkan di media sosial karena diketahui mengaku sebagai pelapor praktik yang dilakukan Kades.

Berkas perkara diserahkan kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Cirebon dari Polres Cirebon. Setelah ekspos pada 2 Desember 2021, Kejaksaan menerima SPDP (surat pemberitahuan dimulainya penyidikan) yang menyatakan Nurhayati sebagai tersangka.

Namun, belakangan Kejati Jabar melakukan eksaminasi. Mereka akan mendalami lebih jauh soal perkara yang saat ini sudah P21 di Kejari Cirebon.

"Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan Desa Citemu, Kabupaten Cirebon dengan tersangka berinisial N selaku bendahara desa, dilakukan eksaminasi oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat," ucap Asisten Pidana Khusus Kejati Jabar Riyono, Sabtu (26/2).

"Eksaminasi itu kita melakukan monitoring dan evaluasi kinerja kita di wilayah," ucap dia lagi.

Meski begitu, ia mengaku belum bisa berandai-andai dengan potensi perubahan status hukum dari Nurhayati. Semua bergantung dari hasil evaluasi.