Jaga stabilitas jelang Pilkada 2018, Kemendagri imbau kepala desa netral

Merdeka.com - Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Kementerian Dalam Negeri Nata Irawan mengimbau kepala desa dan perangkatnya bersikap netral pada Pilkada Serentak 2018. Hal itu guna menjaga stabilitas desa itu sendiri.

"Imbauan kami seluruh kepala desa dan perangkatnya tetap netral. Jangan memihak pada yang mana pun demi stabilitas desa itu sendiri," katanya di kantornya, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Selasa (12/2).

Nata menambahkan, pihaknya tak segan memberi sanksi bagi kepala desa yang memihak salah satu paslon. "Sanksinya administratif. Saya kira kepala daerah mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut," ucapnya.

Bagi Nata, mengurus sebuah desa lebih berat dari kabupaten. Maka dari itu kepala desa maupun perangkat yang non ASN harus bersikap profesional.

"Yang dilakukan oleh desa jauh lebih berat dibanding di level kabupaten. Kenapa demikian? Karena kalau kabupaten melakukan tugas sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Sementara desa urusan yang bersifat absolut pun ditangani oleh desa, dan bahkan dia melaksanakan tugas lebih dari 24 jam dalam sehari," pungkasnya.